PWMU.CO – Temu Anggota DPRD-Aisyiyah Lamongan digelar di ruang rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan, Sabtu (1/2/20). Ini hasilnya.
Kegiatan Temu Anggota DPRD-Aisyiyah Lamongan itu diikuti anggota Balai Sakinah Aisyiyah (BSA), perwakilan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah Lamongan, dan perwakilan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA).
Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Lamongan Hj Dra Sumu Zanarofah MAg mengatakan, ada 29 BSA di Lamongan. Dan itu termasuk yang terbanyak di Indonesia.
BSA merupakan kelompok perempuan di tingkat lokal, yang mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memimpin perempuan, untuk menjangkau dan mengadvokasi masyarakat.
“Ini sebuah kelompok bagian dari program kerja, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional, mengingat laporan kegiatannya sampai Australia,” ujarnya.
Sumu Zanarofah menjelaskan, dengan BSA kita bisa mewujudkan sakinah, kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan di desa binaan masing-masing. “Karena Aisyiyah sejak lahir pada 19 Mei 1917, dihadapkan tantangan bagaimana bisa mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan,” tegasnya.
Karena itu, ia sangat mengharapkan partisipasi aktif para peserta untuk menyampaikan aspirasi berkaitan kesejahteraan umat, terutama kemajuan perempuan Indonesia.
Laporan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan
Fasilitator acara Temu Anggota DPRD-Aisyiyah Lamongan Yuli Widdiyati mengatakan, anggota BSA tidak harus dari Aisyiyah. Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Lamongan periode 2012-2016 itu menambahkan, program Aisyiyah seringkali sinkron dengan program pemerintah.
“Baik bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ketika pemerintah bicara Sustainable Development Goals (SDGs), Aisyiyah sudah lebih dulu melakukannya,” kata dia.
Acara ini menghadirkan perwakilan DPRD Lamongan Komisi D Matlubur Rifa’ SHI MPd dan Rayke Ria Amd Keb. Dalam kesempatan tersebut, Matlubur Rifa’ menjelaskan fungsi DPRD berkaitan dengan pembentukan perda, fungsi legislasi, serta fungsi anggaran tentang kewenangan anggaran daerah.
Sekretaris Komisi D DPRD Lamongan ini juga menjelaskan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD. Antara lain membuat perda bersama kepala daerah, membahas dan memberi persetujuan rancangan perda mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, serta lainnya.
Pria yang menyelesaikan pendidikan pascasarjananya di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini telah dilantik pada 24 Agustus 2019 dan melaporkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Di antaranya menerima demo kelompok tani dan PMII 24 September 2019, menyerap aspirasi masa reses yaitu Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Kranji 25 Oktober 2019, pokmas di Sedayulawas 26 Oktober 2019, dan PRA Sendangagung 27 Oktober 2019.
Sesi Penyampaian Aspirasi
Memasuki sesi tanya jawab, peserta Temu Anggota DPRD-Aisyiyah Lamongan semakin tampak antusias. Diskusi dalam acara yang diselenggarakan Tim Qoryah Thoyyibah PDA Lamongan itu terbagi dalam dua termin karena banyaknya penanya.
Pada termin pertama, seorang peserta bernama Hj Luluk Suprapti menyampaikan, peningkatan anggaran APBD untuk guru PAUD. Ada juga perwakilan PCA Glagah Faqiha yang menyampaikan keprihatinan nasib guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) agar mendapat bantuan tunjangan, terutama yang belum sertifikasi.
Menanggapi hal tersebut, Matlubur Rifa’ berjanji akan memasukkan usulan secara berkala, namun tidak menjanjikan semua usulan bisa diterima.
Pada termin kedua, Hj Nanik SST MKes, Ketua BSA Pimpinan Cabang Aisyiyah BSA PCA Deket mengemukakan kebutuhan anggaran untuk mengadakan pemeriksaan IVA dan papsmear yang bertujuan menurunkan angka kematian akibat kanker.
Anggaran tersebut, lanjutnya, digunakan untuk membantu kalangan yang tidak mampu serta tidak tercover BPJS. Selain itu, ia juga mengemukakan masalah stunting yang masih membutuhkan banyak perhatian.
Aspirasi lain disampaikan Khusnun Niyah dari BSA Samara Kebalankulon Sekaran. Ia melaporkan keberhasilan membentuk 12 kelompok posyandu lansia yang tersebar di ranting-ranting. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan kendala dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui BSA ini karena aparat yang diskriminatif.
Minta Warung 24 Jam Ditertibkan
Pada termin terakhir, Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial (Kesos) PDA Lamongan Mamik Hidayati mengatakan, Aisyiyah mempunyai program GISI (Gerakan Infak Sayang Ibu). Program ini untuk membantu ibu-ibu bermasalah. Seperti melahirkan kembar siam, bayi dengan jantung bocor, penderita kanker leher rahim 13 tahun, tumor ganas, anak kanker otak, gagal ginjal, gizi buruk, dan lain-lain.
Ia juga berharap, warung-warung pinggir jalan yang buka 24 jam agar ditertibkan karena mengganggu ibadah dan belajar anak-anak.
Sekretaris Departemen Kader Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Lamongan Yunia Zahrotin Nisa’ memaparkan program kerja di Nasyiah yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan.
Ia mengatakan, Nasyiah memiliki Pashmina alias Pelayanan Remaja Sehat Nasyiatul Aisyiyah, yang membantu mengatasi masalah remaja.
Semwntara itu, perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Diyah Karunia meminta pengkajian ulang persyaratan pendaftaran kuliah melalui bidik misi.
Harapan dan Apresiasi
Ketua Qoryah Thoyyibah PDA Lamongan Nur Nadhiroh mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan PDA terkait kebijakan program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu) terhadap BSA di cabang atau ranting, yang pertama merubah mindset kepala desa untuk Anggaran Dana Desa (ADD).
Ia berharap aspirasi-aspirasi dari sini nanti dijembatani DPRD Komisi D sehingga uang negara yang amanahnya adalah untuk rakyat, bisa teratasi. “Tidak hanya untuk penggelembungan-penggelembungan tertentu. Tetapi program tersebut bisa sampai kepada kami,” tambahnya.
Aktivis Aisyiyah yang pernah ikut membesarkan PCA Glagah selama bertahun-tahun ini menambahkan, Aisyiyah Lamongan mempunyai Kelompok Wanita Tani (KWT) Aisyiyah dan BSA Az-Zahra. “Aisyiyah juga mampu menggerakkan tes IVA gratis melalui amal usaha Muhammadiyah lebih dari 151 kali event,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Matlubur Rifa’ mengakui nama besar Muhammadiyah sering dijadikannya contoh keberhasilan. “Pada prinsipnya kami bersama jenengan. Pasti saya perjuangkan. Yang saya utamakan dari Aisyiyah Muhammadiyah. Bisa juga mengusulkan melalui jasmas,” ungkapnya.
Namun ia menyarankan, para peserta lebih proaktif ke dinas-dinas. Menurutnya, ada beberapa program yang sudah ada cantolan anggarannya, tinggal penggunaannya. “Silakan datang ke dinas bersangkutan untuk memperkenalkan program kerja,” tuturnya.
Tujuh Kesimpulan
Dari hasil penyampaian aspirasi serta tanggapan anggota dewan, didapatkan tujuh kesimpulan. Yaitu, pertama, tentang pendidikan menyangkut tambahan insentif dan bantuan sekolah.
Kedua tentang Anggaran Dana Desa, 10 persen perlu dipertegas untuk pemberdayaan perempuan, Ketiga, tentang kesehatan reproduksi meliputi IVA; papsmear gratis; paliatif,
Keempat tentang stunting, makanan tambahan. Kelima posyandu lansia. Keenam keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Ketujuh ekonomi; pelatihan kewirausahaan.
Tujuh kesimpulan tersebut ditulis diatas kertas kemudian ditandatangani para peserta.
Harapan Ketua Qoryah Thayyibah Lamongan
Dalam wawancara khusus dengan PWMU.CO, Ketua Qoryah Thoyyibah PDA Lamongan Nur Nadhiroh menyatakan, Temu DPRD dengan konstituen ini merupakan salah satu program dari Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu) pusat yang harus dilaksanakan di tingkat daerah.
“Untuk PDA Lamongan termasuk cluster A di mana sudah mempunyai 29 BSA,” ujarnya.
Aktivis Aisyiyah yang menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Kanjuruhan Malang tersebut melanjutkan, “Balai Sakinah Aisyiyah merupakan salah satu wadah untuk memberikan program-program untuk kemajuan perempuan di mana Mampu sendiri merupakan program perempuan berkemajuan.”
Diharapkan nanti, lanjutnya, Temu Anggota DPRD dengan konstituen ini menampung aspirasi dari bawah yaitu BSA dan PCA untuk menyampaikan isu-isu urgen yang ada di daerah setempat.
“Agar bisa dibawa untuk aspirasi DPRD Komisi D, di mana harapan kami nanti program-program ini terwadahi secara legislatif oleh DPRD sehingga gayung bersambut antara program pemerintah dengan program Aisyiyah dalam BSA yang ada,” ujarnya.
Tujuan Temu Anggota DPRD-Aisyiyah Lamongan
Dia menambahkan kegiatan yang dihadiri lebih dari 120 orang ini memiliki titik tujuan “Titik goal yang kita harapkan adalah tentang satu kesehatan reproduksi, di mana harapan kami tes IVA, tes papsmear itu nanti bisa dijembatani di anggaran dana desa,” jelas dia.
Kemudian, sambungnya, goal yang kedua diharapkannya adanya kepedulian pihak pemerintahan terbawah yaitu kelurahan maupun desa. “Ini mampu menerima aspirasi para perempuan yang ada di situ untuk bisa merealisasikan program-program peningkatan pemberdayaan perempuan,” terang dia.
“Insyaallaah warga Aisyiyah satu tekadnya berfastabiqul khairat dalam segala bentuk kegiatan khususnya satu komitmen kita. Yaitu meningkatkan karakter Aisyiyah di dalam bermasyarakat, bersosialisasi maupun berdakwah selalu mengutamakan fastabiqul khairat,” ungkap Nur Nadhiroh. (*)
Penulis Yunia Zahrotin Nisa’. Co-Editor Ria Pusvitas Sari. Editor Mohammad Nurfatoni.
