PWMU.CO – Kritikan seringkali terjadi terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Triliunan rupiah yang dikucurkan pemerintah belum berdampak pada peningkatan mutu sekolah. Bahkan, beberapa Kepala Sekolah harus berurusan dengan hukum karena BOS digunakan tidak pada tempatnya.
Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kemendikbud RI yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Solo (UNS) dan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah mengadakan Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS di Lor In Syariah Hotel Solo, Kamis (11/8).
(Baca: 4 SMK Muhammadiyah Jadi Piloting Program Optimalisasi Dana BOS Kemendikbud dan Alhamdulillah, Es Krim Mengkudu Antarkan Siswa Muhammadiyah Juarai Business Plan)
Workshop dihadiri langsung oleh tim UNS, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan perwakilan sekolah-sekolah terpilih. Seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara dan komite sekolah. Dalam workshop itu, Kepala SMK Muhammadiyah 7 (Mutu) Gondanglegi Malang Pahri SAg MM diminta tim UNS untuk menjadi narasumber. Karena SMKM Mutu Gondanglegi Malang, satu diantara sekolah Muhammadiyah yang dijadikan model dan piloting nasional, dinilai sukses dalam menyerap dana BOS. Selain itu SMK Mutu juga mendapat penghargaan Teknologi Nasional dari Presiden RI Jokowi.
Pahri mengatakan, ada beberapa pentahapan yang harus dilakukan sekolah agar dana BOS bisa optimal, efisien pemanfaatannya dan berdampak pada mutu sekolah, serta aman pelaporannya. Dimulai dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS), kemudian sekolah membuat School Development Plan (SDP) dan dianalisis dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process (AHP). ”Itu agar dapat ditemukan skala prioritas dari 17 sasaran BOS dan 8 SNP,” kata Pahri yang juga selaku Ketua FGM (Forum Guru Muhammadiyah).
(Baca:Dirikan BUS, Sekolah Muhammadiyah Ini Mampu Gratiskan Biaya untuk Siswanya dan Ketua Forum Guru Muhammadiyah, Pahri: Sempat Ditentang Keluarga Ketika akan Kuliah di Universitas Muhammadiyah)
Pahri menambahkan, data-data hasil analisis itu kemudian dimasukkan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang dibuat sekolah. Sehingga ini akan memudahkan dalam pelaksanaan. Lanjut Fahri ini semua berbasis IT atau dibantu dengan aplikasi dan sofwere. ”Hasil pasti optimal karena sesuai dengan kebutuhan riil sekolah dan tidak mengada-ada, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik maupun secara hukum,” tegasnya.
Hasil dari workshop dan kajian tim ahli akan dijadikan rujukan dan masukan dalam pengelolaan BOS oleh pemerintah. “Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Muhammadiyah untuk bangsa,” tandas Pahri. (aan)
