PWMU.CO – Pembatalan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019-2020 seperti diumumkan pemerintah, Selasa (24/3/2020) adalah sebuah keharusan.
Demikian tanggapan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Dra Arbaiyah Yusuf MA pada PWMU.CO, Selasa (24/3/20) sore.
Menurutnya, hal itu terkait dengan perkembangan wabah global Covid-19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh dunia pendidikan. “Dimulai dari belajar di rumah sepekan. Lanjut dua pekan. Dan ternyata masa belajar dan bekerja di rumah terus bertambah waktunya,” ujarnya.
“Maka keputusan pemerintah meniadakan UNBK tahun 2020 ini merupakan keharusan, sehingga para pelaksana pendidikan di Indonesia bisa mendapatkan kepastian apa yang akan dilakukan,” ungkapnya.
Dengan keputusan itu, menurut Dosesn UIN Sunan Ampel Surabaya itu, model pembelajaran daring bisa lebih terarah. “Pimpinan sekolah atau madrasah, para peserta didik, guru, dan orangtua bisa lebih tenang mempersiapkan ujian akhir pendidikan,” kata dia.
Perguruan Muhammadiyah Siap
Bu Ar, sapaannya, menegaskan perguruan Muhammadiyah telah siap dengan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. “Perguruan Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki nilai kemandirian,” tegasnya.
Untuk itu, sambungnya, perguruan Muhammadiyah akan segera dikoordinasikan bagaimana agar ujian akhir pendidikan diselenggarakan sebaik mungkin. “Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Jatim sudah mulai mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu,” kata wanita asli Ponorogo ini.
Pembatalan UNBK (ujian nasional berbasis komputer), lanjutnya, sesegera mungkin akan dikoordinasikan mengingat waktu yang pendek bagi SMA dan MA dan relatif cukup untuk SMP. “Berbeda dengan SD yang memang sudah selayaknya dikembalikan sepenuhnya kepada pihak sekolah atau madrasah.
“Oleh karena itu saya sudah minta Sekretaris Majelis Dikdasmen PWM Jatim Mas Phonny Aditiawan Mulyana MM untuk segera menyelenggarakan rapat online,” ujarnya. (*)
Penulis/Editor Mohammad Nurfatoni.
