PWMU.CO– Aliansi Ormas Indonesia di Malaysia, termasuk PCIM Malaysia, menyampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah RI terkait krisis Covid-19 dan lockdown di Malaysia yang dialami Warga Negara Indonesia (WNI) di negeri ini.
Pernyataan diserahkan dan dibincangkan bersama perwakilan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Selasa (14/4/ 2020). Surat pernyataan ditandatangani oleh 19 perwakilan Ormas. Ketua PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) Malaysia Sonny Zulhuda turut mendukung dan menandatanganinya.
KBRI diwakili konselor dan atase seperti Agus Badrul Jamal (Koordinator Fungsi Politik), Kolonel Trianto (Atase Pertahanan), Heri (Atase Politik), Agung C. Sumirat (Fungsi Pensosbud), Rijal Al-Huda (Consullar).
Sonny Zulhuda menyampaikan, inti pernyataan sikap aliansi Ormas ini adalah pertama, meminta pemerintah RI memberikan bantuan kepada seluruh WNI yang kesulitan melalui bantuan langsung tunai (BLT) atau mekanisme lain.
”Kedua, memfasilitasi WNI yang berada dalam keadaan darurat dapat pulang ke tanah air,” kata Sonny yang dosen di International Islamic University Malaysia.
Ketiga, meminta Duta Besar RI di Malaysia Rusdi Kirana agar kembali ke Kuala Lumpur untuk hadir bersama masyarakat Indonesia menyelesaikan kondisi WNI terdampak lockdown.
”Dalam kondisi krisis seperti saat ini kehadirannya amatlah dinantikan, agar gencar melakukan lobi diplomatik terhadap Pemerintah Malaysia supaya krisis ini dapat segera teratasi,” ujar Sonny.
Sonny menjelaskan, mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Malaysia memberlakukan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau Movement Control Order (MCO) sejak 18 Maret 2020. Kemudian PKP diperpanjang lagi hingga 28 April 2020.
Kondisi WNI di Malaysia
Ketua Majelis Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Umat PCIM Malaysia Drs Khoiruddin menambahkan, melihat perkembangan Covid-19 terkini, sangat besar kemungkinan PKP kembali diperpanjang hingga situasi betul-betul aman dan terkendali sekitar bulan Mei.
”Pemberlakuan PKP berimbas kepada jutaan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sini. Terutama yang bekerja di sektor bangunan, perkebunan, perladangan, pramusaji, petugas kebersihan. Mayoritas mereka ini berstatus sebagai tenaga kerja harian lepas,” tuturnya.
Perusahaan tempat WNI bekerja ditutup selama penerapan PKP, maka mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Awalnya dapat bertahan dengan uang tabungan untuk membeli kebutuhan hidup. Tetapi ketika PKP diperpanjang, uang tabungan sudah habis, mencari pinjaman tidak berhasil, bahkan untuk keluar rumah pun sangat terbatas.
Perwakilan KBRI mengapresiasi upaya keras Ormas dalam membantu WNI terdampak PKP. Usulan BLT akan dipertimbangkan untuk dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan dampak PKP karena WNI tidak hanya perlu makan. Mekanisme akan dibahas.
KBRI menerima masukan aliansi ormas untuk mengoptimalkan fungsi akun medsos KBRI sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif bagi seluruh WNI. Adanya aliran informasi yang dapat dipercaya dan kontinyu dari KBRI dapat menenangkan WNI dan menekan hoax.
KBRI menghargai niat bagi aliansi ormas untuk sepenuhnya membantu KBRI dalam penyaluran bantuan dengan koordinasi KBRI-Ormas yg ketat, dengan pangkalan data yang tunggal agar distribusi dapat menjangkau lebih banyak WNI yg membutuhkan dan meminimalisasi duplikasi. (*)
Penulis Sonny Zulhuda Editor Sugeng Purwanto
