Tanda Krisis Sudah Tampak, Ini Saran untuk Pemerintah tulisan opini Dr Anwar Abbas, Sekretaris MUI dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
PWMU.CO– Krisis kesehatan akibat wabah Corona yang sudah diatasi dengan berjibaku hingga banyak menelan korban jiwa, mulai merembet kepada kehidupan ekonomi nasional. Ancaman bangsa ini akan terseret ke dalam krisis ekonomi mulai tampak.
Tanda krisis itu seperti maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena pabrik berhenti produksi, dan melemahnya daya beli masyarakat karena pendapatan para buruh juga terhenti. Sisa uang yang dipegang pun hanya cukup untuk hidup beberapa hari. Tidak mampu menutupi kebutuhan hidup dan keluarganya dalam waktu panjang. Sementara wabah tidak tahu kapan segera berakhir.
Bila keadaan ini tidak bisa diatasi dan daya beli masyarakat terus menurun maka dunia usaha juga terkena imbasnya. Makin lesu. Investasi juga akan merosot. Melihat kondisi ini maka tak mungkin lagi membuka rekrutmen tenaga kerja. Sebab pengangguran baru sudah terjadi di mana-mana. Hanya pegawai negeri saja yang posisinya masih aman.
Pengangguran meningkat dan pendapatan rakyat menurun bakal memperbesar angka kemiskinan. Bila kemiskinan meningkat kita berharap tidak merembet kepada tingginya angka kriminalitas. Sebab kalau sampai itu terjadi, dan aparat keamanan tak mampu mengendalikan maka krisis sosial bisa muncul.
Kalau krisis sosial terjadi maka stabilitas politik tentu sudah jelas akan terganggu dan bermasalah. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, tidak mustahil negeri ini bakal terseret ke dalam satu situasi chaos. Lanjutannya tentu seperti pengalaman kejadian 1998 yaitu krisis politik.
Kita semua tidak ingin krisis sosial dan politik terjadi lagi sebab kerugiannya sangat besar. Uang negara ludes, ekonomi morat-marit, rakyat jatuh miskin dan terbelah, pemerintah kehilangan kepercayaan. Dan yang meraup keuntungan adalah makelar bisnis, makelar politik, dan para oportunis.
Empat Saran
Untuk mencegah krisis politik tak terjadi kita harus belajar dari peristiwa 1998 yang baru kita alami. Langkah pertama adalah pemerintah harus mampu dan tegas mengatasi wabah Covid-19 ini. Buat kebijakan yang tidak ambigu. Jelas dan tegas. Rakyat jangan dibikin pusing dengan arti mudik dan pulang kampung.
Kedua, satukan rakyat yang sudah terbelah sejak Pilpres dalam kelompok cebong dan kampret dengan menampilkan pejabat negara yang profesional, tidak asal omong, menyepelekan masalah, dan tak perlu membayar buzzer untuk membela pemerintah. Pejabat asal omong dan buzzer makin meruntuhkan wibawa pemerintah.
Ketiga, gunakan uang negara benar-benar untuk membantu rakyat terdampak wabah Covid-19 berupa bantuan langsung tunai. Bukan pelatihan kerja online yang difasilitasi perusahaan milik staf khusus presiden. Sekarang ini rakyat butuh makan untuk hidup bukan pelatihan kerja online.
Keempat, alihkan dana proyek infrastruktur dan pemindahan ibukota untuk mengatasi wabah. Menyelamatkan jiwa anak-anak bangsa lebih penting. (*)
Editor Sugeng Purwanto
