Jokowi: Turunkan Kurva Covid-19, Anggota DPR: Bagi Kewenangan ke Daerah! Hal itu penting agar daerah memiliki kepercayaan, motivasi, dan tanggung jawab yang lebih besar.
PWMU.CO – Target menurunkan kurva Covid-19 pada Mei 2020 akan tercapai jika pemerintah mau berbagi kewenangan yang jelas dengan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Hal itu dikemukakan anggota DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki dalam seminar virtual tentang Kewenangan Daerah dalam Penanganan Covid-19 yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama), Sabtu (9/5/2020). Mahutama dipimpin oleh Prof Aidul Fitriacida Azhari, mantan Ketua Komisi Yudisial.
Zainuddin mengatakan, pandangan tradisional tentang pemusatan kewenangan, perlu diubah ke arah enterpreneural. “Dalam hal ini daerah (perlu) diberi kepercayaan lebih besar, sehingga memungkinkan penanganan Covid-19 lebih efektif. Karena bisa dilakukan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam membuka Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif RAPBN 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020) Presiden Jokowi minta dengan cara apapun penurunan kasus infeksi Covid-19 harus bisa tercapai pada Mei 2020.
Presiden berharap kurva Mei sudah harus turun sehingga memasuki bulan Juni dan Juli posisi menjadi ringan.
Zainuddin mengungkapkan, hingga saat ini, data yang tiap hari diumumkan oleh pemerintah belum pernah sehari pun menunjukkan penurunan jumlah kasus positif Covid-19.
Data pada Sabtu (9/5/2020) angka positif Covid-19 sudah menembus 13.645 orang. Dari jumlah itu, 959 pasien meninggal, dan yang sembuh 2.607 orang. Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan angka tersebut merupakan data hingga Sabtu pukul 12.00 WIB.
Pertimbangkan Sikap Enterpreneural
“Dalam situasi genting, memang pemerintah memiliki hak konstitusional sepenuhnya mengambil kewenangan. Namun menghadapi kasus Covid-19 yang unik ini, sikap enterpreneural patut dipertimbangkan,” ujarnya.
Berangkat dari sikap enterpreneural itu, sambungnya, pemerintah bisa memperkuat prinsip desentralisasi dengan memberi kepercayaan daerah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Berbekal kewenangannya itu, pemda beserta masyarakat dan para pemangku kepentingan yang tentu memahami kondisi daerahnya, bisa mengambil keputusan lebih cepat, fleksibel, dan efektif,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Zainuddin menegaskan, yang lebih penting lagi dengan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, maka motivasi dan tanggung jawab dalam penanganan Covid-19 dari pemda beserta masyarakat dan para stakeholdernya yang sudah tumbuh itu akan semakin kuat.
“Dengan berbagi kewenangan yang jelas itu, target pemerintah menurunkan kurva Covid-19 pada bulan Mei ini insyaallah bisa dicapai. Tentu dengan tetap memohon pertolongan Yang Maha Kuasa,” harap dia. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni.
