PWMU.CO– Pengibaran bendera setengah tiang di Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2020, diserukan Presidium Nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) sebagai tanda duka rakyat. Sementara 100 Tokoh Jawa Timur menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa atas kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.
Seruan itu disampaikan Ketua Presidium Nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) Muhammad Izzul Muslimin dan juru bicara 100 Tokoh Jawa Timur Gus Aam Wahib Wahab, Sabtu (16/5/2020).
API adalah organisasi yang didirikan anak-anak muda Muhammadiyah. Sedangkan 100 tokoh Jawa Timur yang menandatangani antara lain Prof Dr Aminuddin Kasdi, Prof Dr ZA Achmady, Prof Dr Suharyono, Gus Mohammad Irfan Yusuf, KH D. Zawawi Imron dkk.
Muhammad Izzul Muslimin mengungkapkan alasan pengibaran bendera setengah tiang pada Harkitnas itu sebagai tanda duka cita atas beban penderitaan rakyat karena kebijakan pemerintah dan ketakmampuan rezim mengurus negara.
”Kita patut berduka cita atas hilangnya ribuan nyawa anak bangsa karena pandemi Corona, menganggurnya ratusan ribu rakyat akibat PHK, lahirnya jutaan warga miskin baru karena ekonomi lesu,” katanya.
Pengibaran bendera setengah tiang, sambung dia, sebagai tanda duka atas kepongahan pemimpin yang menaikkan iuran Jaminan Kesehatan padahal Mahkamah Agung telah menolak keputusan itu. ”Presiden telah mengabaikan putusan hukum dan merendahkan Lembaga Tinggi Negara,” ujarnya.
”Duka cita perlu kita sampaikan karena harga BBM subsidi yang tak turun juga meskipun minyak dunia sudah jatuh harganya. Rakyat harus tetap membayar mahal yang semestinya harga sudah murah,” tuturnya.
Rakyat juga berduka setelah disahkannya Perppu No. 1/2020 yang berpotensi menambah utang negara menjadi besar dan potensi disalahgunakan dengan mengatasnamakan penanganan pandemi Corona tanpa boleh diusut.
”Pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda duka atas ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia atas demokrasi yang dibajak oleh oligarki dan kleptokrasi,” tandasnya.
Keprihatinan 100 Tokoh Jatim
Sementara pernyataan sikap 100 tokoh Jawa Timur prihatin dengan kehidupan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk terutama buruh, petani, nelayan dan pengusaha kecil sehingga melahirkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat.
”Prioritas pembangunan infrastruktur yang ambisius sehingga menimbulkan besar pasak dari pada tiang. Giliran kepentingan langsung rakyat menjadi terabaikan semisal biaya kesehatan, rekening listrik dan BBM serta harga bahan pokok,” tutur Gus Aam.
Politik luar negeri bebas dan aktif terkesan melenceng ke arah terbentuknya poros RI-RRC dalam kedudukan yang tidak setara. Kondisi seperti ini tampak perlakuan yang tidak ketat terhadap tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia untuk proyek atas nama investasi dan utang.
Dikhawatirkan kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti ini mudah dimanfaatkan untuk bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).
”Peran BPK dan KPK semakin kecil dalam pengelolaan keuangan negara terutama proyek-proyek berskala besar. Demikian pula koreksi dan pandangan kritis dari DPR nyaris tidak terdengar,” katanya.
RUU Omnibus Law sangat diragukan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Apalagi RUU tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat luas.
”Maka dengan ini kami para tokoh masyarakat Jatim yang masih cinta negeri ini menyatakan sangat prihatin atas kondisi bangsa dan negara dan mendorong para tokoh bangsa mencari solusi dan perubahan guna kembali kejalan yang benar dengan merujuk kembali pada UUD 45 secara murni dan konsekuen sebagaimana amanat para founding fathers,” tandasnya. (*)
Editor Sugeng Purwanto
