PWMU.CO– Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dalam proses seleksi Program Organisasi Penggerak (POP). Dia berharap tiga ormas yang menyatakan mundur bersedia gabung kembali.
Demikian pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam rilis yang dimuat laman kemdikbud.go.id, Selasa (28/7/2020). Setelah rilis ini kemudian disusul permintaan maaf dalam video.
”Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” kata Nadiem.
Mendikbud berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri, dapat kembali bergabung dalam POP.
Dia menyatakan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari Muhammadiyah, NU, dan PGRI mengenai POP yang juga telah dikomunikasikan langsung kepada Kemendikbud.
”Ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri. Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke, identitas, budaya, dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk,” tuturnya.
Dia memutuskan menunda sementara dan evaluasi lanjutan POP pekan lalu. Polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat yang terus dia cermati dan akan selalu diupayakan untuk menjawab secara langsung.
”Niat kami sejak awal adalah untuk bermitra dengan para penggerak pendidikan, dan menemukan inovasi-inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan dalam skala nasional. Itulah makna dari POP, agar Kemdikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan. Hanya satu misi program kami, mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini,” tandasnya.
Skema Pembiayaan Mandiri
Dia juga menyatakan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).
Dengan demikian, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem.
Ditambahkan, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.
”Kendati tak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seleksi Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud menimbulkan ketidakpercayaan karena memasukkan yayasan milik konglomerat menerima dana APBN. Akibatnya Muhammadiyah menyatakan mundur disusul NU dan PGRI. (*)
Editor Sugeng Purwanto
