PWMU.CO– Deklarator KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) M. Din Syamsuddin menyayangkan serangan dari elit dan buzzer bayaran terhadap pribadi bukan menjawab pikiran kritis yang disampaikan kepada pemerintah.
Demikian disampaikan Deklarator dan Presidium KAMI M. Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang dikirimkan kepada PWMU.CO, Kamis (27/8/2020).
”KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945,” kata Din. ”Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi, dan mengalihkan opini?”
Menurut Din, seyogyanya mereka menjawab, pertama, tidak benarkah ada oligarki politik yakni tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan?
Kedua, tidak benarkah bahwa ada budaya politik dinasti yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas, dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?
”Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu,” sambung Din tanpa menyebutkan partai mana yang membangun oligarki politik dan membangun politik dinasti.
Din menegaskan, KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran.
”Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elit apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi,” tandas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Komentar Megawati
Mengutip detik.com, salah seorang yang menyerang KAMI adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, deklarasi KAMI karena tokoh-tokohnya punya hasrat menjadi presiden.
”Jadi kemarin-kemarin ini ada pemberitaan ada orang kan yang membentuk KAMI. Di situ kayaknya banyak banget yang kepengin jadi presiden,” ujar Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah PDIP secara virtual, Rabu (26/8/2020).
Megawati lalu menyindir KAMI yang punya niat politik tanpa adanya partai. Dia menyinggung sistem tata negara dan pemerintah Indonesia yang sangat membutuhkan partai politik. Megawati mengingatkan partai politik diperlukan bagi setiap pemimpin untuk bekerja menyejahterakan rakyat.
”Peraturan di republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya Pilkada dan Pemilu, maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan,” ujarnya.
Megawati mengatakan, masuk dari jalur independen memang diperbolehkan. Hanya, menurut putri Proklamator Sukarno ini, pemimpin dari jalur independen akan kesulitan ketika harus bekerja sama dengan unsur legislatif.
”Banyak orang yang tidak berpartai mencoba masuk lewat independen. Tidak ada salahnya, hanya jangan lupa, independen kalau jadi dia tidak punya fraksi lho. Jadi bagaimana kalau akan bicarakan namanya pemerintahan di daerah, kan harus ada toh pemerintahan melalui bupati/wali kota/gubernur, kan harus bicara dengan DPRD I atau nasional,” kata Presiden RI kelima ini. (*)
Editor Sugeng Purwanto
