PWMU.CO – Janji Jokowi untuk mengutamakan penanganan kesehatan dari pada stimulus ekonomi ditagih. Seperti yang disampaikan deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) Prof M. Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemerintah mengutamakan penanganan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi hanyalah retorika politik belaka tanpa bukti nyata.
“Faktanya, anggaran yang dialokasikan dan disetujui untuk penanggulangan Covid melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid kurang dari 10 persen dari total anggaran sekitar 900 triliun. Yaitu hanya 87,5 triliun—dari jumlah ini hanya 25,7 triliun dialokasikan melalui Kemenkes,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima PWMU.CO, Selasa (8/9/2020).
Anggaran 87,5 triliun ini pun, kata Din Syamsuddin, kemungkinan akan dipangkas menjadi 72,7 triliun. “Jadi realisasinya jauh di bawah angka tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, fakta yang ada—seperti disampaikan pengamat—justru sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan untuk menanggulangi perekonomian.
Seperti insentif usaha, termasuk insentif pajak (120.61 triliun); subsidi dan hibah UMKM (123,46 triliun); tambahan PMN BUMN (14 triliun); investasi pemerintah (19,7 triliun), dan pembiayaan investasi lainnya (113,6 triliun).
Implikasi bagi Rakyat
Fakta seperti itu, menurut Din Syamsuddin, mengakibatkan rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri. “Bersusah payah membayar biaya rapid test dan swab test. Banyak yang tidak mampu melakukannya maka kemungkinan angka yang positif tertular jauh lebih banyak dari yang diumumkan,” kritiknya.
Belum lagi, sambung dia, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya kuota internet karena mereka harus belajar daring dari rumah. Sementara pemerintah baru sadar dan menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung.
“Fakta lain, Indonesia berada pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid di antara negara-negara di dunia,” kata dia.
Din Saymsuddin melanjutkan, “Dan menurut pemberitaan media sudah 68 negara menolak WNI masuk, karena persebaran Covid di Indonesia semakin mendaki dan belum ada tanda-tanda melandai.”
Padahal Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Covid akan berakhir Mei 2020. “Dan waktu itu sempat mengajak rakyat menyongsong era the new normal. Maka, KAMI, sekali lagi, menuntut agar Pemerintah serius bekerja. Tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata, dan jangan suka mengumbar janji tanpa bukti,” kata Din Syamsuddin. (*)
Editor Mohamad Nurfatoni.
