PWMU.CO – Din Syamsuddin Dukung PSBB Jakarta. Seperti yang dia sampaikan melalui keterangan tertulis pada PWMU.CO, Ahad (13/9/2020).
Ada lima alasan, mengapa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2015 itu mendukung kebijakan yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan direncakan berlaku mulai Senin (14/9/2020).
Pertama, kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) selama 14 hari ke depan adalah pilihan yang tepat untuk menahan laju penularan Virus Corona yang cenderung meninggi terakhir ini.
“Kalau tidak, penularan itu akan menjadi-jadi dan korban terinveksi akan semakin banyak,” ujarnya.
Kedua, kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi sendiri bahwa Pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan dari pada ekonomi.
“Memang, percuma mengembangkan ekonomi sementara rakyat jatuh sakit. Sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian—termasuk sekolah—ternyata mendorong terciptanya kluster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan,” ujarnya.
Ketiga, mengedepankan kesehatan di atas ekonomi atau sebaliknya adalah pilihan. “Sebenarnya kedua saling berkait, namun pada situasi tertentu harus ada yang diprioritaskan,” kata deklarator dan Presidium KAMI itu.
Keempat, seyogyanya Pemerintah Pusat mendukung langkah Pemprov DKI tersebut. Bukan sebaliknya mengeritik dan cenderung menghalangi.
“Adalah aneh jika Pemerintah Pusat menolak apalagi dengan pikiran yang ternyata keliru dan berisiko. Yaitu membuka ekonomi tapi mendorong persebaran virus. Dan semakin aneh, jika beberapa pembantu Presiden mengajukan pikiran yang bertolak belakang dengan presidennya,” ujarnya.
Pemerintah Pusat Harus Legowo
Kelima, Pemerintah Pusat perlu legowo dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah yg berusaha mengatasi penularan Virus Corona dengan ketat, apalagi di ibu kota negara.
“Kalau Pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling bawah/buruk,” ujarnya.
Sekarang saja, sambungnya, sudah ada pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid-19. “Dan warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara. Sekarang sudah di hampir 70 negara di dunia,” kata dia. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni.
