Enak Jamanku atau Enak Demokrasi? Kolom ditulis oleh Dhimam Abror Djuraid, wartawan senior.
PWMU.CO – Wajah Pak Harto dengan senyum lebar yang sumringah, rambut putih tersisir rapi ke belakang, berjaket kulit hitam mengangkat satu tangan sambil menyapa, “Piye kabare, enak jamanku, to…” (Bagaimana kabar, lebih enak zaman saya, kan..)
Di jalan-jalan raya sepanjang jalur pantura maupun jalur selatan poster itu menjadi salah satu yang paling populer dan paling sering dijumpai di bokong truk menjadi “bumper poster” atau poster bokong.
Poster bokong truk sudah menjadi tradisi umum dan pemandangan yang jamak di jalan raya. Banyak poster-poster lain yang jenaka dan menggelitik dengan gambar yang segar menghibur mata jalanan yang lelah.
Narasinya cerdas dan tak jarang bikin senyum dan kadang gelak tawa, Pulang Malu, Tidak Pulang Rindu. Lainnya berbunyi seperti rayuan Dylan, Rinduku Seberat Muatanku, atau yang sok cakep Jangan Ngaku Cantik Kalau Belum Punya Pacar Sopir.
Di antara puluhan poster itu tak pelak poster Pak Harto paling kerap mencuri perhatian. Entah siapa yang bikin. Yang jelas, selain versi poster bokong truk ada versi stiker motor dan ada juga edisi kaos oblong.
Para pedagang kaos mendapat rezeki nomplok saat pemilu 2019 yang lalu. Gambar Pak Harto plus narasi “Enak jamanku, to..” menjadi semacam tagline resmi Partai Berkarya yang didirikan oleh Tommy Soeharto dan kakaknya Titik Soeharto.
Banyak pendukung partai ini yang mengenakan kaos oblong versi Pak Harto ini. Muncul tudingan Orde Baru mendompleng Prabowo supaya bisa bangkit lagi. Partai Berkarya tanpa ragu mengusung ide untuk kembali ke model pembangunanisme Pak Harto dan mendukung Prabowo dalam pilpres 2019 menghadapi Jokowi.
Sempat beredar rumor Prabowo akan rujuk dengan Titik Soeharto yang diceraikan pada 1998. Tapi, Prabowo gagal jadi presiden, Partai Berkarya tidak lolos ambang batas parlemen, dan rencana rujuk menguap.
Gagasan Balik ke Pak Harto
Kendati begitu poster Pak Harto masih banyak beredar. Gagasan untuk balik ke era Pak Harto masih tetap beredar sampai sekarang. Pendukungnya, mungkin, tidak terlalu banyak, tapi sebagai gagasan politik ide itu masih sering disuarakan.
Belakangan ini gagasan itu beredar lagi di media sosial. Isinya tetap saja membanggakan masa 32 tahun kekuasaan Pak Harto. Disebutkan kenangan “the good old days“, masa silam yang indah, ketika harga-harga stabil, beras murah, lauk pauk tersedia dengan harga terjangkau, pendidikan murah, keadaan aman, dan biaya rumah sakit murah.
Masih ditambah lagi, utang luar negeri terkendali, negara kita dihormati di luar negeri, swasembada pangan tercapai sehingga impor tidak terlalu bocor, dan korupsi berada dalam level “terkendali”, dan pertumbuhan ekonomi stabil pada angka 7 persen.
Tak pelak kondisi itu diperbandingkan dengan kondisi di bawah Jokowi sekarang ini, ketika harga-harga naik, biaya pendidikan dan kesehatan mahal, utang luar negeri menumpuk, ekspor bocor tak terkendali, korupsi marak tiap hari, dan pertumbuhan ekonomi macet.
Rezim Orde Baru Soeharto memang sukses dengan pembangunan ekonominya. Tapi di bidang kebebasan politik dan hak azasi, manusia kita semua tahu, raport Soeharto merah. Pemerintahan Soeharto dicap sebagai era otoritarian. Demokrasi prosedural hanya jadi stempel legitimasi kekuasaan. Oposisi hanya hiasan tanpa substansi, dan pemilihan umum hanya prosedur demokrasi semu.
Era Soeharto disebut sebagai era demokrasi formal tanpa kebebasan. Muncul terminologi “illiberal democracy” untuk menggambarkan demokrasi ala Soeharto ini. Model rezim illiberal democracy ini terjadi di juga di Mesir semasa Husni Mubarak dan juga Filipina semasa Ferdinand Marcos.
Rezim-rezim itu ambruk oleh revolusi rakyat. Di Filipina rezim Marcos yang otoriter dan represif terguling oleh revolusi “people power” yang relatif damai pada 1986. Rezim Husni Mubarak tergulung oleh gerakan “Arab Spring” pada 2011, dan Soeharto jatuh oleh gerakan Reformasi pada 1998.
Marcos berkuasa 21 tahun, Mubarak 32 tahun, dan Soeharto juga 32 tahun. Rezim-rezim yang menggantikan dan mengklaim sebagai rezim demokratik tidak serta-merta lebih baik. Mesir tetap belum stabil. Filipina di bawah Presiden Rodrigo Dutarte yang bergaya koboi sekarang menjadi negara demokrasi otoritarian.
Wajah Demokrasi Otoriter Era Jokowi
Indonesia di bawah Jokowi periode pertama masih menikmati bulan madu demokrasi. Tapi memasuki periode kedua sekarang Indonesia berada dalam kondisi democratic-authoritarian ala Filipina minus gaya koboi Duterte yang suka dar-der-dor semaunya.
Wajah “democratic authoritarian” Indonesia ala Jokowi sekarang lebih dekat dengan wajah demokrasi otoriter di era Pak Harto yang banyak senyum mirip Jokowi tapi sering mematikan. Karena itu Jokowi sering mendapat julukan “Little Soeharto”.
Karena itu gagasan Indonesia kembali ke zaman Soeharto karena “luwih enak jamanku, to“, agak mengherankan karena era sekarang oleh beberapa kalangan disebut sebagai “Era Soeharto Mini”.
Gagasan people power sekarang muncul lagi setelah munculnya dugaan represi terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS). Sekembali dari eksile tiga setengah tahun di Arab Saudi HRS langsung terlibat dalam show down dengan pemerintah.
HRS terbuai oleh euforia penyambutan puluhan ribu pendukungnya saat mendarat dari eksile 10 November yang lalu. HRS langsung tancap gas dengan unjuk kekuatan puluhan ribu pendukungnya di Bogor dan di acara mantenan di rumahnya di Petamburan.
HRS masuk ke jebakan Batman dan sekarang berada pada posisi defensif. Ia harus menghadapi penyidikan polisi, dan sangat mungkin akan menghadapi tuduhan pidana yang bisa membawanya ke penjara sampai lewat pemilu 2024.
Ada upaya untuk melawan dengan melakukan barikade. Tapi, polisi dan tentara kelihatannya siap untuk melakukan “crack down” (penangkapan) maupun “crush down” penghancuran, kalau diperlukan.
Gagasan people power pasti akan sangat mahal konsekuensinya. Tradisi politik kita yang suka mengorbankan rakyat sebagai kambing hitam sudah saatnya dihentikan. Tradisi kekerasan sejak 1965 maupun 1998 hanya akan membawa trauma politik berkepanjangan.
Kembali ke zaman Pak Harto tentu bukan pilihan. Gerakan people power juga bukan pilihan yang bijaksana. Sebaliknya, gaya gaspol dengan crack down dan crush down oleh pemerintah terhadap oposisi seperti sekarang harus direm.
Rezim Jokowi punya kekuasaan. Opisisi punya kekuatan. Show down, adu kuat, antara dua pihak hanya akan membawa kerugian jangka panjang.
Levinsky dan Ziblatt dalam buku viral “How Democracies Die” menyebutkan dua hal untuk menjaga spirit demokrasi, yaitu saling memberi toleransi (mutual toleration) dan menahan diri (forebearance).
Pemerintah dan oposisi harus sama-sama berkomitmen menjaga spirit demokrasi itu kalau tidak ingin mematikan demokrasi. Pemerintah dan oposisi harus saling bertoleransi dan saling menahan diri.
People power sungguh ngeri. Balik ke zaman Soeharto sungguh tidak asyik. Kita tidak bakal bisa facebookan, twiteran, atau main instagram dengan asyik.
Demokrasi tetap paling asyik. Meskipun, kata Gus Dur mengutip Churchill, demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk, tapi tetap terbaik dibanding lainnya.
“Piye, luwih enak demokrasi, to?” (*)
Enak Jamanku atau Enak Demokrasi? Editor Mohammad Nurfatoni.
