PWMU.CO – Kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilakukan pemerintah per 1 April 2016, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menolak rencana tersebut. Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, kesehatan masyarakat adalah pelayanan dasar. Sehingga urusan kesehatan adalah urusan pemerintah. ”Harusnya pemerintah memberi subsidi, bukan malah menaikkan,” ujarnya kepada media, Selasa (15/3).
Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Dr M Saad Ibrahim mengatakan, kebijakan penguasa terhadap rakyat harus berdasar pada kemaslahatan. Kesehatan masyarakat adalah bagian dari kemaslahatan yang harus diwujudkan.
Jika untuk itu negara mampu membiayai masyarakat seluruhnya, maka negara harus menanggungnya. Namun jika tidak, menurut Saad, negara harus memprioritaskan untuk menanggung masyarakat yang tidak mampu. “Kaidahnya tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah,” katanya kepada PWMU.CO Rabu (16/3). (aan)
