Wangsa Politik Joko Widodo, kolom ditulis oleh Dhimam Abror Djuraid, wartawan senior.
PWMU.CO – Tidak banyak yang tahu mengenai istilah “wangsa politik”. Tapi, ketika disebut “dinasti politik” semua pada ngeh, paham dan mengerti.
Kata dinasti diambil dari bahasa Inggris dinasty. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah “wangsa” yang sudah terlebih dulu umum dipakai sebagai kosa kata dalam bahasa Indonesia.
Tetapi, dalam komunikasi politik kata “wangsa politik” tidak dikenal dan tidak pernah dipakai sama sekali. Sebaliknya kata “dinasti politik” menjadi kosa kata yang amat familiar dalam komunikasi politik.
Dinasti atau wangsa adalah kelanjutan kekuasaan politik secara turun-temurun pada garis keturunan yang sama atau dari keluarga yang sama. Wangsa atau dinasti bisa berkuasa bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di negara manca.
Perbincangan mengenai dinasti politik ramai lagi menjadi diskursus nasional setelah kelarnya pilkada serentak nasional 19 Desember yang lalu, terutama karena beberapa calon kepala daerah mempunyai hubungan darah dengan beberapa elite politik.
Dinasti politik yang paling high profile tentu saja adalah Gibran Rakabuming walikota terpilih Solo, dan Bobby Nasution walikota terpilih Medan. Keduanya adalah anak dan menantu Presiden Jokowi.
Beberapa nama dikaitkan dengan dinasti politik seperti Nur Azizah dan Rahayu Saraswati. Siti Nur Azizah adalah putri Wapres Ma’ruf Amien dan Rahayu Saraswati adalah putri keponakan Menhan Prabowo Subianto.
Masih ada beberapa nama lagi yang dikaitkan dengan dinasti politik, seperti Hanindhito Himawan anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung atau Ipuk Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi dua periode, Azwar Anas.
Di kabupaten Mojokerto Ikfina adalah istri mantan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha yang sedang menjalani hukuman karena kasus korupsi. Di pilkada Kota Pasuruan, mantan Wagub Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menang versi hitung cepat.
Ini akan jadi unik karena Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh adik kandung Gus Ipul yaitu Irsyad Yusuf. Dinasti kakak beradik akan berkuasa di Kabupaten dan Kota Pasuruan. Sang adik sudah lebih dahulu jadi bupati dan sekarang sang kakak menyusul menjadi walikota.
Sebelumnya sudah ada dinasti politik di Kota Pasuruan ketika pada periode 2010 Hasani menjadi walikota dan anaknya, Ismail Marzuki, menjadi Ketua DPRD kota Pasuruan.
Masih banyak kabupaten dan kota di Jatim yang diperintah oleh kepala daerah yang berhubungan darah. Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kota Batu, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan.
Pada pilkada serentak 2020 ini kandidat dinasti tidak semuanya bernasib baik. Gibran dan Bobby bisa melenggang mulus berkat nama besar bapak dan mertuanya. Tapi nama Ma’ruf Amien dan Prabowo tidak cukup bertuah untuk memenangkan anak dan keponakan, karena kalah dari dinasti Ratu Atut Chosiyah yang sudah berakar di Banten.
Karena itu pendapat negatif terhadap politik dinasti tidak sepenuhnya terjustifikasi. Hubungan dinasti politik tidak otomatis membuat seorang calon melenggang menang. Demikian pula hubungan dinasti politik tidak selalu buruk dalam kelanjutan pemerintahan di suatu daerah.
Dinasti politik sudah telanjur mempunyai konotasi negatif. UU No 1/2015 yang mengatur larangan dinasti politik dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sampai sekarang tidak ada lagi aturan yang melarang.
Fenomena Dinasti Politik Amerika
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat yang disebut sebagai lokomotif negara demokrasi liberal di dunia mengalami fenomena yang sama. Keluarga Kennedy pada 1960-an adalah contoh dinasti politik.
John F. Kennedy menjadi presiden dan kemudian terbunuh pada 1963. Adiknya, Robert Kennedy menjabat sebagai Jaksa Agung waktu John menjadi presiden. Setelah John meninggal, Robert mencalonkan diri sebagai presiden, tapi dia terbunuh sebelum sempat ikut pemilihan pada 1968.
Sampai sekarang fenomena dinasti politik masih tetap bercokol di Amerika. Presiden George H. Bush menjadi presiden pada 1989 sampai 1993. Lalu anaknya, George W. Bush menjadi presiden pada 2001 sampai 2009.
Semasa Bush Junior menjadi presiden, adiknya, Jeb Bush, menjadi gubernur Florida. Setelah kakaknya pensiun Jeb mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016 tapi dalam pencalonan kalah dari Donald Trump.
Ketika Bill Clinton menjadi presiden 1993 sampai 2001 istrinya Hillary menjadi anggota DPR. Kemudian menjadi menteri luar negeri, lalu maju sebagai calon presiden 2016 tapi dalam pertarungan Hillary kalah dari Trump. Suara Hillary unggul dari Trump sampai dua juta suara. Tapi di tingkat Dewan Pemilihan (electoral college) perolehan suara Hillary kalah dari Trump.
Selama empat tahun Trump menjadi presiden ia memboyong anak-anak dan menantu-menantunya ke Gedung Putih untuk menjadi penasihatnya. Yang paling menonjol adalah Ivanka Trump dan suaminya, Jared Kushner, yang didapuk menjadi dua penasihat senior yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Trump di dalam maupun luar negeri.
Di India keluarga Gandhi menjadi wangsa politik paling dominan sampai sekarang. Di Pakistan ada keluarga Bhutto. Di Singapura kepemimpinan Lee Kuan Yew diteruskan oleh anaknya B.G Lee sampai sekarang.
Itulah contoh-contoh kongkret dinasti politik di negara-negara demokrasi maju yang sudah mapan. Sistem politik di sana berdasarkan meritokrasi atau prestasi terbaik. Meski demikian keberadaan dinasti politik tak terhindarkan.
Wangsa Politik para Presiden
Di Indonesa Jokowi dianggap membangun dinasti dengan membawa anak mantunya masuk ke dunia politik. Publik akan melihat apakah Gibran dan Bobby memang punya kemampuan dan kapasitas sebagai kepala daerah, atau sekadar mendompleng nama bapak dan mertua.
Jokowi dikritik karena dianggap sedang membangun “Wangsa Politik Joko Widodo”. Dialah satu-satunya presiden yang semasa berkuasa mempunyai anak dan menantu yang menjadi kepala daerah.
Jokowi bukan presiden pertama yang membangun wangsa politik. Hampir semua presiden melakukan hal yang sama. Trah Sukarno sampai sekarang kuat mencengkeram perpolitikan nasional. Megawati secara mencolok menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan wangsa politik Sukarno.
Anak-anak Soeharto memang tidak ada yang menjadi pejabat politik, tapi nepotisme di masa itu sangat parah. Anak-anak dan kerabat serta konco-konco Soeharto menguasai akses ekonomi dan memonopolinya.
SBY sejak awal sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk membangun wangsa politiknya sendiri, dan SBY pun mewariskan Partai Demokrat kepada anak sulungnya.
Hanya Habibie dan Gus Dur yang tidak menyiapkan wangsa politik, mungkin karena masa kepemimpinan mereka relatif pendek.
Tidak ada hukum yang dilanggar oleh Jokowi dengan mambangun wangsa politik, karena sampai sekarang tidak ada undang-undang yang melarang hubungan kekerabatan dalam politik. Tapi problemnya adalah soal etika politik, soal fatsun politik.
Salah satu fokus perjuangan Reformasi 1998 adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen Jokowi terhadap tiga hal itu meragukan. Korupsi malah menjadi-jadi. Dua menterinya ditangkap KPK dalam satu minggu.
Soal kolusi sudah pasti bergandengan erat dengan korupsi, karena proyek-proyek yang dikorup itu pasti diserahkan kepada kroni-kroni bisnis dan kroni politik seperti dalam bancakan proyek ekspor benur.
Soal nepotisme raport Jokowi tidak mulus-mulus amat, karena adik iparnya pernah diduga terlibat dalam kasus suap pajak. Kasusnya menguap begitu saja.
Wangsa politik Joko Widodo sudah lahir. Malah sudah ada skenario Gibran untuk jadi Gubernur DKI dan kemudian menjadi capres.
Katanya ini tapak tilas perjalanan politik bapaknya. Tapi, kalau mau tapak tilas yang lengkap, seharusnya Gibran jadi tukang mebel dulu. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni.
