Palestina dan Pengkhianatan Tetangganya

Palestina dan Pengkhianatan Tetangganya oleh Sugeng Purwanto, Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi PWM Jawa Timur.

PWMU.CO– Jelang penutupan tahun 2020, posisi Palestina kian terjepit dengan pengkhianatan negara-negara tetangganya. Empat negara yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko  tahun ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya Mesir dan Yordania sudah normalisasi diplomatik lebih dulu.

Mereka mengabaikan pembantaian dan penindasan warga Palestina oleh Israel yang tiap hari terjadi. Lobi Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negerinya Mike Pompei berperan menjinakkan negara-negara Arab untuk akur dengan musuh bebuyutannya ini.

Indonesia pun dihembuskan kabar bakal mengikuti jejak ini setelah ada lobi khusus pejabat negara yang berkunjung informal menemui Presiden Donald Trump dengan iming-iming utang. Tapi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menepis kabar itu.

Israel makin jumawah di Timur Tengah karena dukungan penuh AS. Sebuah artikel tulisan Ramzy Baroud, editor The Palestine Chronicle, yang dimuat Arabnews menjelaskan, pada 21 Desember, Kongres AS mengesahkan paket bantuan covid-19 sebagai bagian dari bantuan 2,3 triliun dolar AS untuk Israel.

Padahal Trump kesulitan di dalam negerinya akibat pandemi covid menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Tapi AS merasa penting untuk memberi Israel 3,3 miliar dolar untuk bantuan keamanan dan 500 juta dolar untuk kerja sama pertahanan rudal AS-Israel.

Dana untuk Penjajahan

Muncul pertanyaan apakah dana itu dipakai Israel untuk mempertahankan pendudukan ilegal di Palestina, membiayai permukiman Yahudi, mendanai aneksasi tanah Palestina atau melanggar hak asasi manusia.

Joe Biden, presiden terpilih AS dari Partai Demokrat , juga mengatakan, ”Saya akan menarik bantuan militer, seperti yang disarankan orang lain, dari Israel adalah aneh,” katanya.

Israel menjadi penerima bantuan AS terbesar di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Menurut Penelitian Kongres AS, Israel telah menerima 146 miliar dolar pada November 2020.

Dari tahun 1971 hingga 2007, sebagian besar dana ini terbukti sangat penting dalam membantu Israel membangun basis ekonomi yang kuat. Sejak itu, sebagian besar uang telah dialokasikan untuk tujuan militer, termasuk keamanan perusahaan pemukiman ilegal Yahudi di Israel.

Meskipun krisis keuangan AS tahun 2008, dana terus disalurkan ke Israel yang ekonominya berhasil bertahan dari resesi global tanpa cedera.

Pengiriman Terakhir

Pemerintahan Trump di masa akhirnya mempertimbangkan cara untuk mempercepat jadwal pengiriman sisa dana AS sebagaimana ditentukan oleh perjanjian terakhir yang mencapai 26,4 miliar dolar. AS juga menyetujui penjualan tambahan jet tempur F-35, dan mempercepat pengiriman pesawat pengisian bahan bakar dan transportasi KC-46A.

Ini bukan satu-satunya dana dan keuntungan yang diterima Israel. Lebih banyak lagi yang tidak dilaporkan karena disalurkan secara tidak langsung atau hanya dipromosikan di bawah judul fleksibel kerja sama.

Misalnya, antara 1973 dan 1991, sebanyak 460 juta dolar dialokasikan untuk pemukiman kembali orang Yahudi di Israel. Imigran baru ini sekarang adalah militan Israel yang menempati pemukiman ilegal Tepi Barat.

Dana bantuan itu dibayarkan ke badan amal pribadi, United Israel Appeal, yang meneruskannya ke Badan Yahudi. Yang terakhir ini memainkan peran sentral dalam pendirian Israel di atas reruntuhan kota dan desa Palestina pada tahun pengusiran 1948.

Kedok Sumbangan

Di bawah kedok sumbangan amal, puluhan juta dolar secara teratur dikirim ke Israel dalam bentuk hadiah yang dapat dikurangkan dari pajak untuk permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menurut The New York Times.

Sebagian besar uang, yang secara palsu dipromosikan sebagai sumbangan untuk tujuan pendidikan dan keagamaan, sering kali digunakan untuk mendanai dan membeli perumahan bagi pemukim ilegal, serta anjing penjaga, rompi antipeluru, senapan dan kendaraan untuk mengamankan pos terdepan (Yahudi ilegal) jauh di wilayah Palestina yang diduduki.

Tak jarang, uang AS masuk ke kas pemerintah Israel dengan alasan palsu. Misalnya, paket stimulus terbaru termasuk  50 juta dolar untuk mendanai Nita M. Lowey Middle East Partnership for Peace Funds, yang menyediakan investasi dalam pertukaran orang-ke-orang dan kerja sama ekonomi antara Israel dan Palestina dengan tujuan mendukung negosiasi dan solusi dua negara yang berkelanjutan.

Sebaliknya pada Februari 2019, AS telah menahan semua dana untuk Otoritas Palestina di Tepi Barat, selain memotong bantuan ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina.

AS telah menjadi dermawan utama Israel. Karena itu sangat naïf engharapkan AS memainkan peran perdamaian yang adil di Palestina. (*)

Editor Sugeng Purwanto