Menunggu Madam Bansos Diungkap KPK oleh M Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan.
PWMU.CO-Luar biasa korupsi di negeri ini seakan menjadi warna Pemerintahan Jokowi. Mulai kasus Jiwasraya hingga lobster dan Bansos pandemi terus menghiasi pernak-pernik dunia perampokan uang negara. Sudah masuk stadium tinggi hingga tinggal menyisakan dua pilihan yaitu amputasi atau mati. Amputasi menteri dan ”Perdana Menteri” atau negeri yang dibiarkan mati.
Madam Bansos dan anak Pak Lurah pun muncul dan terdeteksi menjadi bagian dari bancakan dana bantuan sosial yang bersumber dari ngutang luar negeri. Kedua profil manusia misterius tapi tercium menyengat ini masih tersembunyi dengan bantahan sana-sini. Putra Pak Lurah teriak tak memberi rekomendasi. ”Tak ada bukti,” katanya. Sementara partai sang Madam juga menolak dulu terlibat korupsi Bansos.
Sesungguhnya makin terbongkar borok PDIP karena dari 1,9 juta paket bantuan, yang dikutip fee kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu per paket oleh bekas Mensos Juliari Batubara hanya 600 ribu paket. Sedangkan 1,3 juta paket yang menjadi jatah dua anggota DPR Fraksi PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus kutipan fee-nya untuk Madam tadi.
Analisis berdasarkan teori konspirasi sebenarnya Madam itu sedang berhadap-hadapan dengan Pak Lurah. Saling serang, beradu pengaruh dan sandera. KPK adalah alat Pak Lurah untuk melumpuhkan dan menyandera PDIP. Kasus-kasus Bansos menjadi alat untuk memukul Mak Banteng dan pasukannya.
Sementara pertahanan Madam yang efektif adalah penyerangan kepada anak Pak Lurah melalui penguatan tali jeratan keterlibatan korupsi dana Bansos lewat goody bag. Dukungan penuh bantuan PDIP untuk sukses wali kota adalah kartu truf yang dapat dimainkan. Skandal Bansos yang mungkin bergeser menjadi skandal Banpol (Bantuan Politik).
Konflik sosial dan politik kubu Madam dan Pak Lurah dalam kasus Bansos melalui kementerian sosial ini tampaknya kelanjutan dari perseteruan antara keduanya pada kasus Jiwasraya yang diobrak-abrik ”Madam” Kejagung dengan kasus Harun Masiku yang diusut KPK-nya Pak Lurah.
Konflik Antar Geng
Konflik tersembunyi antar geng di lingkungan kekuasaan ini menarik dan bukan tak mungkin akan membesar dan melebar. Rakyat tentu sudah merasa muak dengan korupsi dan kekuasaan yang membuat seolah-olah negara ini hanya milik mereka semata.
Di tengah hiruk-pikuk korupsi, persekongkolan, dan penyanderaan politik inner circle, kebijakan represif disiapkan bahkan dijalankan. Pembungkaman oposisi, pembunuhan politik, Perpres ekstremisme, Pamswakarsa, Komcad, hingga Polisi Maya terus dikonsolidasikan. Otoritarianisme mulai dibangun.
Korupsi Bansos di saat pandemi sangat menyesakkan. Soal hukuman mati hingga pembubaran PDIP mengemuka. Tentu PDIP tak akan tinggal diam dan tidak ingin menjadi bulan-bulanan. Bulan lain juga yang harus dihajar. Nah daripada sembunyi-sembunyi bertengkar Madam dengan Pak Lurah, lebih fair dan bertanggung jawab, ayo keluarlah. Atau menunggu Madam Bansos dan Pak Lurah diungkap KPK.
Awal tahun 2021 ditandai bencana alam longsor, banjir, letusan gunung. Riuh pula bencana sosial Bansos, mungkinkah akan segera terjadi bencana politik?
Negara ini butuh iklim yang lebih tenang dan damai bukan atmosfir kegaduhan yang diakibatkan oleh keserakahan pengelola negara yang hanya sibuk bagi-bagi jabatan, uang, dan kekuasaan. Lalu bertengkar. (*)
Bandung, 23 Januari 2021
Editor Sugeng Purwanto
