6 Pernyataan Sikap Din Syamsuddin soal ‘Pemecatan’ 75 Pegawai KPK

Kisruh POP, Din Syamsuddin: Itu Kesalahan Presiden. Sebab Jokowi yang mengangkat menteri Nadiem, walaupun menyempal dari fatsun politik yang berlangsung dari waktu ke waktu. — Kisruh POP, Din Syamsuddin: Itu Kesalahan Presiden.(Sketsa ulang foto oleh Atho’ Khoironi/PWMU.CO)

PWMU.CO – 6 Pernyataan Din Syamsuddin soal ‘Pemecatan’ 75 Pegawai KPK. Din Syamsuddin mengatakan, tidak lulusnya 75 pegawi KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah masalah besar dan serius.

Ada enam pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2010 itu, sebagaimana keterangan tertulis yang PWMU.CO terima Senin (31/5/2021) malam, sebagai berikut:

Masalah “pemecatan” 75 pegawai KPK sebagai akibat Test Wawasan Kebangsaan (TWK) bukan masalah kecil dan sederhana, tapi masalah besar dan serius. Pemecatan itu dinilai berlangsung sistematis, terstruktur, dan massif. Maka, masalah ini harus diselesaikan secara bersungguh-sungguh dengan tindakan nyata.
Butir-butir pertanyaan dalam TWK itu sangat absurd, tendensius, dan invalid. Maka hasilnya pun harus dinyatakan cacat, invalid, dan absurd. Orang-orang yang bertanggung jawab di baliknya harus dimintai pertanggung jawaban baik secara hukum maupun moral.
Pertanyaan yang berdimensi keagamaan, seperti pilihan antara al-Quran dan Pancasila (dan banyak pertanyaan lain yang serupa) merupakan perbuatan melanggar SARA yang serius karena mempertentangkan Islam dengan Pancasila, mendeskreditkan umat Islam, dan berdampak mengkriminalisasi pegawai KPK yang beragama Islam, serta berpotensi mempertentangkan antara umat beragama.
Kebetulan di antara 75 pegawai yang disingkatkan itu adalah penyidik kasus-kasus besar yang melibatkan elit politik dan konglomerat tertentu, maka sangat patut diduga bahwa upaya pemecatan tersebut adalah atas dasar keinginan dan kepentingan mereka.
Pemecatan dan penyingkiran para pejuang antikorupsi di KPK ini jelas akan melemahkan KPK, apalagi KPK masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris jadi bengkalai. Jika praktik ini dibiarkan maka jelas menunjukkan bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lain tidak konsekwen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam memberantas korupsi sebagai amanat reformasi, dan yang selalu dijanjikan dalam setiap Pemilu.
Oleh karena itu, sebagai rakyat antikorupsi dan prihatin akan pencurian uang rakyat kami mendukung sikap dan pandangan banyak pihak untuk mendesakkan reformasi KPK. Maka untuk itu Presiden Ir Joko Widodo perlu turun tangan untuk mengatasi masalah, tidak membiarkan masalah berlarut-larut, karena akan menciptakan kegaduhan politik dan suasana karut marut.

M. Din Syamsuddin, Rakyat Warga Negara (*)

Editor Mohammad Nurfatoni