PWMU.CO– Anggota DPR meminta proposal pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dengan anggaran Rp 1,7 kuadriliun ditolak.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi PAN Prof Dr Zainuddin Maliki dihubungi Jumat (4/6/2021). Menurut dia, mengajukan anggaran sebesar itu di kala masyarakat tengah didera pandemi Covid-19 terasa fantastis.
”Karena itu presiden harus tolak tanda tangani Perpres pengadaan Alpalhankam tersebut,” ungkap Zainuddin Maliki menanggapi bocornya pengajuan rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Tahun 2020-2024 dari Kementerian Pertahanan.
Dalam rancangan Perpres itu tertulis angka yang sangat fantastik untuk membeli alutsista sebesar 124.995.000.000 dolar AS. Jika dikonversikan menjadi Rp 1.788.228.482.251.470 (Rp 1,7 kuadriliun).
Kata Zainuddin Maliki, jika angka Rp 1,7 kuadriliun ditutup dengan skema pinjaman, perlu dicatat utang negara per April 2021 sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun. Dengan jumlah tersebut, maka rasio hutang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Artinya, rasio utang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68 persen. “Oleh karena itu anggaran fantastik Alpalhankam itu perlu ditinjau ulang,” ungkap anggota Badan Legislasi DPR RI itu.
Prioritas SDM
Zainuddin menyatakan, pengajuan rencana kebutuhan dengan anggaran fantastis tersebut sulit dimengerti. Anggaran alpalhankam itu manfaatnya tidak langsung bisa dirasakan masyarakat.
Pemerintah juga masih didesak untuk bisa melindungi masyarakat keluar dari tekanan pandemi Covid-19. Di samping itu pengadaan alutsista tersebut juga tidak masuk prioritas program kabinet kerja yang mengedepankan pembangunan SDM.
“Jika tersedia anggaran besar maka seharusnya pemerintah utamakan untuk menopang program prioritas kabinet kerja dalam hal ini pembangunan di bidang SDM,” ungkap anggota Komisi X DPR RI dari dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.
Menurut dia, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang terkait langsung dengan pembangunan SDM sejauh ini masih dibebani berbagai masalah, terutama akibat Covid-19. Justru dengan ancaman learning loss bahkan generation loss yang ada di depan mata itu pagu anggaran pendidikan 2022 turun dari Rp 81,5 triliun tahun 2021 tinggal Rp 73,08 triliun.
“Dengan penggabungan riset dan teknologi, kementerian ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 93,24 triliun sehingga masih kurang Rp 20,166 triliun,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
“Bagaimanapun memang saat ini kita memerlukan modernisasi alutsista agar pertahanan dan keamanan negara kita semakin tangguh,” ujar dia. Namun di sisi lain, penyusunan rencana kebutuhan alutsista dengan anggaran tambun tersebut, apapun skemanya, langsung atau tidak langsung tentu akan membebani APBN.
”Semestinya semua pemenuhan rencana kebutuhan harus mempertimbangkan keseimbangan kemampuan penyediaan APBN kita yang saat ini sudah mengalami defisit cukup lebar itu,” tandasnya. (*)
Editor Sugeng Purwanto
