PWMU.CO – Anggota DPR: Pembelajaran Tatap Muka Jangan Dipaksakan. Meski begitu dia mempersilakan jika PTM jadi pilihan, dengan syarat dan ketentuan belaku.
“PTM silahkan dilaksanakan, tapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik,” kata Prof Zainuddin Maliki, Selasa (8/6/21).
Dia menanggapi kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rset, dan Teknologi (Mendibudristek) Nadiem Anwar Makarim yang akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di awal tahun pelajaran Juli 2021 itu.
Menurut Zainuddin Maliki, Menteri Nadiem tampak pesimis dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Model pembelajaran daring itu dia nilai menjadi penyebab pembelajaran tidak efektif. Menurut Nadiem, PJJ di kota besar seperti Jakarta saja masih menyimpan banyak masalah, apalagi di kota kecil sehingga menurutnya PTM tak dapat ditawar lagi.
Zainuddin Maliki menegaskan, jika pilihannya adalah melaksanakan PTM, maka di samping pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, juga penyiapan lingkungan belajar sesuai tuntutan prokes perlu diperhatikan. “Vaksinasi guru seyogyanya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM”, ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Vaksnasi Guru Baru 28 Persen
Dia menjelaskan, sesuai laporan Menteri Nadiem kepada Komisi X DPR RI saat ini guru yang divaksin baru 1,54 juta atau 28 persen dari 5,6 juta. Menurutnya Kementerian Kesehatan saat ini memiliki persediaan 75 juta vaksin, sehingga tidak ada masalah soal ketersediaan impor vaksin.
Namun dilaporkan Kemendikbudristek bahwa pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah berjalan selama ini lebih banyak PTK yang berada di kota besar. DKI misalnya telah memvaksinasi 78 persen, DIY 75 persen, Jatim 35 persen, Jawa Barat 34 persen, Maluku Utara hanya 3 persen dan Aceh 2 persen saja.
“Oleh karena itu perlu kerja ekstra keras untuk memvaksin sekitar 4 juta guru dan tenaga pendidikan yang belum tervaksinasi karena mayoritas mereka berada di kota-kota kecil,” ungkap Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur itu.
Sementara itu sejak dikeluarkam SKB 4 Menteri bulan Maret 2021 yang mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka dengan prokes ketat, sejauh ini mayoritas sekolah belum berani memilih melaksanakan pembelajaran tatap muka.
“Hanya 29 persen SMA dan Aliyah yang selama ini menyelenggarakan PTM, 71persen masih bertahan dengan PJJ. SMP dan Tsanawiyah 26 persen tatap muka dan 74 persen PJJ. Sementara SD dan MI hanya 21 persen tatap muka dan 79 persen PJJ,” ungkap Prof Zainuddin Maliki mengutip laporan Kemendikbudristek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.
Dia menyampakan, membaca kecenderungan masyarakat ke depan, rasanya tidak mudah mengajak mengubah sikap lebih dari 70 persen satuan pendidikan di setiap jenjang yang selama ini masih bertahan dengan PJJ.
“Meski seluruh pendidik dan tenaga kependidikan tervaksinasi, belum jaminan bersedia mengubah dari PJJ kepada layanan pembelajaran tatap muka,” ungkap anggota DPR RI asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.
Dia menyarankan agar Mendikbudristek tidak segan-segan turun ke lapangan. “Ajak mereka dialog. Jelaskan mengapa sudah harus PTM dan coba pahami alasan mengapa tetap memilih PJJ. Mereka yang masih memilih PJJ karena merasa berada di zona yang belum aman Covid-19, tidak bisa begitu saja dipaksa dengan alasan PTM tidak bisa ditawar lagi,” ujarnya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
