PWMU.CO– Program Ayah Siaga Desa Bontomarannu Kec. Galesong di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kamis (10/6/2021).
Desa ini bakal menjadi percontohan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Program Ayah Siaga dalam bahasa daerah setempat disebut Teta Siaga. Telah berjalan tiga tahun sejak 2018. Terbukti berhasil menurunkan AKI dan AKB di Desa Bontomarannu hingga nol kematian ibu dan bayi. Memperoleh penghargaan juara 1 tingkat provinsi dalam inovasi konvergensi stunting.
Salah satu program Ayah Siaga di desa ini adalah permainan yang bertujuan merasakan beratnya ibu hamil. Permainannya, ayah memakai daster lalu perutnya digandoli beras 6 kg, dadanya diikatkan beras 2 kg. Kemudian para ayah diminta beraktivitas, naik turun tangga, berjalan, berbaring, berjongkok berulang-ulang.
Menteri Muhadjir Effendy mengapresiasi program Ayah Siaga ini. Tujuannya meningkatkan kesiapsiagaan dan keaktifan para suami dan calon ayah dalam membantu kaum ibu yang sedang hamil.
“Ini sangat bagus sekali, bagaimana melatih atau menyiapkan ayah yang istrinya sedang hamil supaya dia ikut menyukseskan program kehamilan, kelahiran, sampai perawatan si bayi. Jadi nanti kalau sudah lahir, bapaknya juga bisa bantu, bukan hanya ibu,” tuturnya.
Menko PMK didampingi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Wakil Bupati Takalar Ahmad Dg. Se’re, dan Kades Dunial Maulana, pelopor gerakan KB, serta warga desa.
Menko Muhadjir mendorong agar program Ayah Siaga yang dilaksanakan di Desa Bontomarannu bisa didiseminasi atau disebarluaskan ke desa-desa lain di Indonesia. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan AKI dan AKB secara nasional.
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan, target AKI dapat diturunkan dari 305 menjadi 183 per-100 ribu kelahiran hidup dan AKB turun hingga 16 per-1000 kelahiran hidup pada tahun 2024.
“Fokus pemerintah saat ini selain untuk menurunkan angka stunting, termasuk juga kematian ibu dan balita. Kalau untuk angka stunting di Kabupaten Takalar sekarang sudah 13% artinya sudah di bawah target 2024 (14%), jadi 2024 nanti harus sudah 0,” tuturnya.
Poliklinik Apung
Menko Muhadjir juga menanggapi keluhan bidan yang berasal dari salah satu kepulauan di Kabupaten Takalar soal minimnya sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan di pulau terpencil.
“Tadi sudah dijanjikan oleh Kepala BKKBN, nanti ada anggaran yang akan dialokasikan untuk itu. Di samping itu nanti saya akan bicarakan dengan Pak Menkes, siapa tahu ada anggaran dari pusat,” ungkap Muhadjir.
Kendati demikian, ia menyatakan, kewenangan tersebut berada di pemerintah provinsi. Menurutnya, Dinas Kesehatan di provinsi harus memikirkan pemenuhan fasilitas layanan kesehatan termasuk yang ada di pulau-pulau terpencil itu.
“Saya pikir memang harusnya ada poliklinik apung atau perahu RS keliling yang bertugas untuk memberikan pelayanan, paling tidak layanan dasar kesehatan di masing-masing pulau terutama pulau-pulau terpencil yang jauh dari pusat fasilitas layanan kesehatan,” tandasnya. (*)
Editor Sugeng Purwanto
