PWMU.CO– Bonus demografi 2035 harus diimbangi dengan menurunkan angka stunting untuk menciptakan generasi berkualitas. Stunting adalah hambatan pertumbuhan pada anak-anak.
Demikian pesan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada Seminar Nasional Pencegahan Stunting Keluarga Muslim Sehat Generasi Kuat Sejahtera yang diselenggarakan oleh Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK-MUI) secara daring, Rabu (30/6/2021).
”Untuk menciptakan generasi bonus demografi yang berkualitas, maka masalah stunting harus bisa ditekan. Presiden RI Joko Widodo memiliki target optimistis penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Butuh kerja keras untuk bisa mencapai target tersebut,” kata Muhadjir Effendy.
Puncak bonus demografi Indonesia terjadi tahun 2035. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak dari penduduk usia non-produktif. Sementara data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, angka kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen.
Muhadjir menerangkan, saat ini pemerintah telah melakukan upaya penurunan stunting mulai dari intervensi sejak sebelum pernikahan melalui bimbingan perkawinan, serta program pendampingan gizi pada ibu dan anak melalui posyandu.
Menurut dia, peran keluarga menjadi kunci dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Dia mengatakan, keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi penentu kualitas hidup suatu negara.
”Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan stunting untuk mewujudkan bangsa yang berkualitas,” ujar Menko PMK.
Menko PMK mengatakan, seluruh anggota keluarga perlu terlibat dalam mencegah stunting. Pencegahan stunting harus dimulai dengan pemenuhan gizi yang baik pada anak, serta dukungan moral dan pengetahuan yang baik soal kesehatan.
”Keluarga mencakup suami, istri, dan anak, harus dapat memenuhi kebutuhannya dalam aspek keagamaan, ketahanan fisik, dan juga kesehatan,” tuturnya.
Menko PMK mengatakan, organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bisa terlibat dalam pembangunan SDM melalui program-program yang dapat mendukung pemerintah mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.
”Majelis ulama bisa terlibat mulai dari masa prenatal, PAUD, kemudian juga pendidikan dasar, lanjutan, bahkan juga bisa terlibat dalam urusan ketenagakerjaan,” terangnya.
Acara itu dihadiri oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wakil Ketua MUI Pusat Kiai Haji Marsyudi Suhud, dan Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK-MUI) Siti Ma’rifah. (*)
Editor Sugeng Purwanto
