Kepada Situs Muhammadiyah Jawa Timur ini, MEK menjelaskan, meskipun kinerja makro ekonomi secara kuantitatif masih menggembirakan, dari sisi kualitas kinerja perekonomian masih menyisahkan beberapa tantangan yang harus dicarikan solusinya.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah DR Anwar Abbas yang membidangi ekonomi, dalam kondisi inilah Muhammadiyah sebagai organisasi harus hadir. Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah sebagai bagian dari Indonesia bisa bekerja sama, mendukung, hingga mengkritisi kebijakan pemerintah ketika menelorkan kebijakan ekonomi.
“Kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang senantiasa bekerjasama, mendukung, dan mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk di bidang ekonomi. Muhammadiyah berpandangan bahwa pembangunan ekonomi harus berpegang pada spirit konstitusi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,” jelas Anwar Abbas.
(Baca juga: Di Bidang Ekonomi, Muhammadiyah Dilarang Berpuas Diri dan Ini yang Perlu Dipelajari dari China Menurut Muhammadiyah
Peranan UMKM dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional juga sangat strategis. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 60,34 persen, dengan serapan tenaga kerja 97,22 persen. Ketidakseimbangan antara kue ekonomi yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja menjadikan produktivitas UMKM juga relatif masih rendah.
Dalam konteks ini Muhammadiyah memandang, jika proses ketimpangan ini dibiarkan dikhawatirkan memunculkan eksplosi sosial skala masif. Oleh karena itu menurut Mukhaer A. Pakkana, Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah, mengusulkan beberapa langkah penting. “Pertama, kebijakan redistribusi ruang dan tanah agar mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran.”
(Baca juga: Spirit Toyota Camry L 1 MH dan Akankah Muhammadiyah Jadi Sisifus?)
“Re-alokasi fiskal ke sektor pertanian dan wilayah perdesaan sebagai basis ekonomi rakyat harus diperkuat, termasuk dari sisi kebijakan moneter, berupa pembiayaan yang murah dan lunak ke sektor pertanian/kelautan,” tambah Mukhaer tentang langkah kedua.
Yang tidak kalah pentingnya, tambah Mukhaer tentang langkah ketiga, membangun dan memperkuat kualitas kelas menengah-bawah perdesaan agar kekokohan kualitas pertumbuhan ekonomi bertumpu di wilayah perdesaan.
“Formalisasi UMKM agar bisa menyerap tenaga kerja lebih optimal sehingga kesejahteraannya bisa lebih meningkat,” jelasnya tentang langkah keempat .
(Baca juga: SPBU Muhammadiyah Raih Penghargaan The Best Pertalite Outlet dan Datangi Aisyiyah, Persatuan Waria Minta Pendampingan Ekonomi)
Sementara langkah yang terakhir adalah pelibatan koperasi dan BMT/BTM dalam kebijakan keuangan inklusif. “Sehingga inklusifitas tidak hanya dari aspek layanan tetapi juga keterlibatan lembaga keuangan lokal di desa-desa,” pungkas Mukhaer.
Mungkinkah kondisi perekonomian Indonesia tahun 2017 akan lebih baik? (indra/kholid)
