Kereta Cepat Menabrak APBN oleh M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
PWMU.CO– Terbitnya Perpres No 93 tahun 2021 yang membolehkan penggunaan dana APBN untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah sinyal kegagalan.
Awalnya pemerintah percaya diri pada pembiayaan mandiri tanpa dana negara. Namun ujungnya teriak dan meraih pegangan ketika mulai tenggelam. Kereta cepat membuat kepanikan lalu cepat mengubah jalur. Kini kereta itu bergerak di jalur SOS.
Pemerintah mulai menyuntik dana Rp 4,3 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT KAI yang kini jadi lokomotif konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Dana itu berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021. Dana yang mestinya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi rakyat dipakai guna pemulihan kereta cepat Indonesia Cina. Menyedihkan.
Timbul pertanyaan apakah Perpres penggunaan dana APBN yang diawali suntikan SILPA 2021 ini murni inisiatif pemerintah Indonesia atau atas tekanan Cina?
Melihat pada komposisi personalia di mana Cina dominan, kecurigaan itu menjadi sangat wajar. Presiden Komisaris Guo Jiang, Direktur Keuangan Zang Chou, dan Direktur Teknik Xiao Song Xin adalah sebuah gambaran dominasi.
Ekonom Faisal Basri mengkritisi masa depan proyek ambisius Jokowi yang mangkrak dan bengkak ini. Menurutnya kereta cepat bakal mengalami kesulitan bayar dan pengembalian. Artinya dapat menjadi proyek gagal.
Ia menyarankan segera stop proyek kereta cepat sebagaimana stop pula proyek food estate dan pemindahan ibukota negara baru.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata berat saat konstruksi dan berat pula saat operasi. Apa yang terjadi jika ternyata kereta berbiaya Rp 114 triliun ini nantinya sepi penumpang akibat harga mahal. Padahal jarak pendek, opsi angkutan banyak, serta ibukota yang ternyata dipindahkan. Kereta yang mondar-mandir cepat berpenumpang sedikit.
Pemaksaan proyek adalah tanggung jawab pemerintah. Ini artinya tanggung jawab kepala pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi.
Terlalu banyak kegagalan dari cara mengelola negara dengan nafsu bisnis semata. Negara menjadi komoditas. Bapak infrastruktur yang babak belur. Proyek kereta cepat perlu audit serius. Jangan-jangan menjadi lahan korupsi dan skandal.
Kritik atas proyek yang kini dikomandani Luhut Binsar Panjaitan ini sudah sangat banyak. Tetapi tampaknya terus dijalankan. Tak peduli kritikan. Bahkan nekat harus menggali dana APBN.
Teringat bait puisi Chairil Anwar.
Luka dan bisa kubawa berlari
berlari
hingga hilang pedih perih
dan aku akan lebih tak peduli
aku ingin hidup seribu tahun lagi
Meski dengan seribu dusta, aku ingin hidup satu periode lagi! (*)
Bandung, 19 Oktober 2021
Editor Sugeng Purwanto
