Guru Swasta Ditarik ke Negeri, Abdul Mu’ti Sarankan Dua Hal Ini

Abdul Mu’ti (kanan) didampingi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah HR Alpha Amirrachman dan Ketua Mejelis Dokdasmen PWM Jatim Arbaiyah Yusuf (Sayyidah Nuriyah/PWMU.CO)

Guru Swasta Ditarik ke Negeri, Abdul Mu’ti Sarankan Dua Hal Ini, laporan Sayyidah Nuriyah, kontributor PWMU.CO Gresik.

PWMU.CO – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr H Abdul Mu`ti MEd menyampaikan aspirasinya kepada PWMU.CO ketika menghadiri Gebyar Kreativitas Puncak Literasi Inovasi di SD Muhammadiyah 22 Kemlaten Surabaya, Selasa (25/1/2022).

Abdul Mu’ti mengatakan, pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah. Dia menegaskan, “Menurut saya, problem guru itu sebenarnya bukan karena jumlah guru yang kurang tetapi distribusi guru yang tidak merata.”

Sebagai sebuah program, lanjutnya, PPPK tentu baik. Hanya saja, kalau memang semua guru-guru swasta yang terseleksi dalam program PPPK itu langsung ditarik ke sekolah negeri, Prof Mu’ti menilai itu akan menimbulkan berbagai persoalan.

Persoalan Sekolah Negeri

Persoalan itu, kata Prof Mu’ti, tidak hanya muncul pada sekolah-sekolah asal alias swasta. Tapi juga menimbulkan persoalan pada sekolah negeri.

“Saya dengar informasi, pada seleksi tahap pertama, mereka yang terseleksi juga banyak yang belum mendapatkan penempatan dan juga perhatian sebagaimana mestinya,” terangnya.

Selain itu, mereka juga harus melakukan berbagai macam adjusment (penyesuaian) menyangkut pemenuhan tugas guru, ketersediaan mata pelajaran, dan sebagainya.

Dia menyampaikan, “Karena itu, kami menyampaikan aspirasi, agar guru-guru dari swasta yang terseleksi dalam program PPPK itu tidak seluruhnya dan tidak serta-merta ditarik ke sekolah-sekolah negeri!”

Kalaupun misalnya itu akan ditarik, maka menurutnya perlu ada masa transisi untuk memberikan kesempatan bagi sekolah asal mempersiapkan guru yang baru.