Jabatan Publik Itu Stretegis, Muhammadiyah Harus Merebutnya, laporan kontributor PWMU.CO Aan Hariyanto
PWMU.CO – Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Suli Daim menyampaikan, sudah saatnya Muhammadiyah mulai memikirkan kepemimpinan politik untuk bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses dakwah amar makruf nahi mungkar.
“Wilayah politik itu tidak mungkin bisa diselesaikan hanya di tataran diskusi. Tapi wilayah politik itu untuk dimasuki,” ujarnya dalam pembukaan acara Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan (Sekpolbang) angkatan pertama di Kapal Garden Hotel, Sengkaling, Kabupaten Malang, Jumat (18/3/2022).
Kegiatan tersebut diikuti oleh utusan yang berasal dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) se-Jatim. Juga perwakilan dari organisasi otonom (ortom) tingkat wilayah.
Maka, Suli meminta supaya Muhammadiyah bisa turun berkiprah untuk melakukan upaya terkait dakwah amar makruf nahi mungkar melalui politik. Sebab, politik bisa sebagai media strategis untuk melakukan proses edukasi dan membela hak-hak rakyat.
“Posisi dan jabatan publik itu sangatlah strategis. Maka, jangan sampai kita serta-merta membiarkan dan menyerahkan kekuasaan itu kepada sembarang orang. Harus direbut dan diraih,” tegasnya.
Terjun, Jangan Salahkan Politikus
Mantan Anggota DPRD Provinsi Jatim itu menggungkapkan, publik acap kali menyalahkan tingkah pola para politisi. Di mana, publik kerap menyimpulkan para politisi dibilang pembohong, culas, syarat akan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau lainnya.
Sayangnya, lanjut, dia, mereka yang menyimpulkan bahwa politik itu kotor tidak mau turut serta merebut jabatan-jabatan politik sebagai ruang yang harus diambil. “Mereka orang-orang yang baik tidak mau merebut kekuasaan itu. Harusnya itu merupakan ruang harus diambil,” ungkapnya.
Suli kemudian menjelaskan alasan utama diadakannya agenda Sekpolbang yang sudah tertunda satu tahun akibat pandemi. “Kenapa peserta harus dapat rekomendasi dari PDM dan PDA , itu agar Persyarikatan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengantarkan kader bersaing merebut kursi di daerahnya masing-masing,” terangnya.
“Kita juga ingin Persyarikatan berkepentingan yang sama mendampingi kadaer bertarung di hutan belantara politik untuk memperebutkan kekuasaan. Karena para politisi kita berangkat dan membawa atribut Muhammadiyah. Jadi, Kalian adalah bagian dan yang ditugaskan oleh Persyarikatan,” tegasnya..
Di akhir, Suli menekankan, para peserta Sekpolbang ini bisa serius untuk maju bertarung di 2024. “Kalau tidak serius, lebih baik pulang. Saya ingin yang hadir di sini nanti menduduki posisi penting di kekuasaan. Dan, tugas PDM selanjutnya adalah membekali peserta Sekpolbang restu. Siapa pun kader kita, di manapun berada, harus kita sukseskan,” ujarnya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
