32 ribu sekolah, dari PAUD hingga SMA/SMK daftar mandiri Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Liputan Syaifulloh, kontributor PWMU.CO.
PWMU.CO – Selama tiga hari, sebanyak 105 peserta mengikuti sosialisasi IKM mandiri di Hotel Lorin, Solo, Selasa-Kamis (5-7/7/22). Ketua Panitia Arifin Prasetio mengatakan, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan jantung dalam pelaksanaan program Sekolah Penggerak, sebagai salah satu bukti adanya perubahan di satuan pendidikan.
“Dalam pelaksanaan di kota dan kabupaten, dibutuhkan sinergitas dan dukungan dari beberapa pengambil kebijakan, yakni Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama,” ujarnya.
Menurut Arifin, sinergi komponen daerah diperlukan untuk mendukung IKM, termasuk Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang bisa diakses sekolah sebagai bahan mandiri untuk belajar di komunitas sekolah.
“Sekolah/madrasah bisa menjadikan PMM sebagai bahan belajar terbaik untuk diunduh dan dijadikan bahan belajar kelompok di satuan pendidikan, agar dalam implementasinya tetap pada jalurnya,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sekolah/madrasah dalam pengembangannya bisa menggunakan rapor pendidikan, untuk identifikasi dan refleksi dalam mengembangkan sekolah berbasis data. “Sehingga dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, memerlukan sinergi dan dukungan stakeholder pendidikan,” ungkapnya.
“Dukungan dari para pengambil kebijakan di daerah kota/kabupaten di Jawa Tengah (Jateng ), yakni Kemenag, Dinas Pendidikan, Dewan pendidikan sangat dibutuhkan dalam suksesnya IKM, sehingga hari ini kami undang untuk mengikuti Sosialisi IKM,” tuturnya.
32 Ribu Sekolah Daftar Mandiri
Sementara itu, Plt Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jateng Nugraheni Tri Astusti, dalam sambutannya menyampaikan, tahun ajaran baru akan dilaksanakan pada 11 Juli 2022. “Provinsi Jawa Tengah adalah pendaftar tertinggi IKM di Indonesia, mulai jenjang PAUD, SD,SMP, SMA, dan SMK. Ada pendaftar 32 ribu sekolah/madrasah secara mandiri,” kata dia.
Suatu kebanggaan, sambungnya, bagi insan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, yang jumlah pendaftar IKM Satuan Pendidikan mandiri terbanyak di Indonesia. Antusiasme sekolah-sekolah ini patut diapresiasi, sehingga dibutuhkan kesatuan langkah dari pihak terkait di daerah agar bisa sukses dan lancar IKM di satuan pendidikan.
Nugraheni juga mengatakan, Platform Merdeka Mengajar (PMM) dapat dimanfaatkan semua sekolah, agar bisa mengikuti pelatihan. Menurutnya, satuan pendidikan perlu dorongan, motivasi, dan pendampingan agar 32.032 sekolah, yang belum melakukan login PMM segera mengunduh dan mempelajari. “Agar memiliki bahan dalam menyambut ajaran baru,” ungkapnya.
BBPMP, kata dia, telah melakukan sosialisasi dan coaching clinic kepada pengawas sekolah, agar bisa mengembangkan kepada sekolah lain untuk menggunakan PMM. “Kami sudah memberikan training dan pendampingan, agar sekolah mengikuti seri webinar IKM, bagaimana pemanfaatan PMM, dengan segera melakukan login,” ungkapnya.
Gaya Belajar
Menurutnya, pada diri siswa memiliki kebutuhan belajar berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran para siswa harus mendapatkan pelayanan gaya belajarnya yang unik dan menarik.
“Gaya belajar siswa ini harus dimasukkan dalam RPP, sehingga tampak perubahan dalam pembelajaran dan itulah salah satu ciri implementasi Kurikulum Merdeka Belajar,” kata dia.
Pendekatan komunitas belajar di internal dan eksternal sekolah, sambungnya, agar para guru menyamakan persepsi dan membuat perangkat mengajar yang sesuai. “Sehingga bisa meningkatkan nilai assesmen nasional,” terangnya.
Implementasi sekolah mandiri, dengan mengundang nara sumber dari Sekolah Penggerak sebagai sekolah model, baik kepala sekolah maupun gurunya yang datanya ada di PMM.
“Mengajak mitra pembangunan, baik dari beberapa lembaga yang sudah menjadi mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota/kabupaten, yang sekolahnya sudah mendaftar di IKM, bisa mendampingi implementasi mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK,” tambahnya.
Sekolah, lanjutnya, dapat mengakses kurikulum.merdeka.go.id yang berisi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, apabila mengalami kesulitan dalam implementasi IKM bagi pendaftar mandiri.
Di daerah membentuk satgas implementasi kurikulum merdeka, dalam mendampingi sekolah sesuai kurikulum yang dipilih. Co-kapten yang berasal dari guru, juga bisa membantu sekolah dalam IKM.
“B2PMP membantu Dinas Pendidikan dan Kemenag dalam IKM melalui pelatihan kepada sekolah penggerak, IKM, dan pengawas sekolah, sehingga pihak terkait bisa menjadi motor pergerakan Implementasi Kurikulum Merdeka,” kata dia.
Perlu Sentuhan Khusus
Di bagian yang sama, KH Ahmad Kholid Suyono, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang mengatakan, IKM di daerah perlu membentuk tim penggerak lintas lembaga dan pemantau untuk memotivasi sekolah.
“Di Kabupaten Rembang jumlah madrasah lebih banyak, terutama swasta. Maka perlu sentuhan khusus agar bisa IKM dapat terimplementasi dengan baik. Saling bersinergi dan tidak diskriminasi, melalui bupati yang bisa mendukung kegiatan ini,” pesannya.
Sedangkan Sa’dulloh, Kasi Pendma Kemenag Kabupaten Rembang menyampaikan, Keputusan Menteri Agama (KMA) 347, tentang Implementasi Kurikulum Merdeka ada dua pilihan, tetap menggunakan K13 untuk berinovasi atau pilihan kedua, menggunakan IKM sesuai visi-misi madrasah.
“Dukungan berbagai pihak yang positif, akan memberikan pengaruh yang kuat bagi satuan pendidikan, dalam menyongsong IKM pada tahun pelajaran ini,” pungkasnya. (*)
Co-Editor Darul Setiawan. Editor Mohammad Nurfatoni.
