Derai tawa kembali menggema untuk ke-7 kalinya pada menit ke-4 detik ke-20. Ia diawali dengan pidato Jokowi yang menguraikan data lengkap secara mendetail terkait amal usaha Muhammadiyah (AUM) berbentuk sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan.
“Ditambah lagi dengan pesantren, panti asuhan, dan panti jompo, yang saya tidak memiliki datanya,” terang Jokowi yang disambut tawa sidang Tanwir.
“Pasti lebih banyak lagi, pasti lebih banyak lagi,” berakhir pada menit ke-4 detik ke-25 terkait dengan data tiga macam AUM terakhir itu. “Mungkin kesulitan menghitungnya, sehingga saya, datanya tidak memiliki,” lanjut Jokowi.
(Baca juga: Dibuka Presiden Ditutup Wakil Presiden, Tanwir Muhammadiyah Lahirkan 5 Resolusi)
Derain tawa ke-9 dari peserta Tanwir kembali tercatat pada menit ke-6 detik ke-11, tepatnya saat Jokowi bercerita tentang upayanya membuat harga bensin di Wamena Papua bisa sama dengan harga di Jawa. Dengan berbagai halangan karena banyak orang yang mengambil keuntungan, lanjut Jokowi, akhirnya harga bensin di Wamena bisa sama dengan Jawa per November tahun lalu. Menjadi Rp 6.450 dari sebelumnya yang Rp 50 ribu, Rp 70 ribu, bahkan ada yang Rp 100 ribu perliternya.
Kemudian Jokowi menyebut bahwa rakyat Wamena, dan Papua umumnya, ternyata selama bertahun-tahun tidak pernah protes terkait dengan harga bensin ini. “Kita yang di Jawa, kalau naik 5 ratus rupiah, naik 1000 saja, demonya 3 bulan,” statemen Jokowi inilah yang membuat peserta tertawa.
(Baca juga: Dibanding Negara Lain, Kesenjangan di Indonesia Lebih Berbahaya. Ini Penyebabnya Menurut Wapres JK)
Tawa peserta Tanwir untuk ke-10 kalinya kembali berderai pada menit ke-8 detik ke-34 saat Jokowi juga mengakui belum berhasil menurunkan harga semen agar sama di Jawa Rp 70 ribu per-sak. Sebab, di Papua harga semen per-saknya ada yang dihargai dengan Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta untuk setiap saknya. “Yang ini saya belum berhasil,” kata Jokowi jujur yang disambut tawa peserta. “Karena memang jurusnya belum ketemu. Tapi saya meyakini, insyaallah, harganya nanti juga akan sama.”
Tawa peserta Tanwir kembali menggema saat Jokowi menceritakan instruksinya kepada Menteri Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan sertifikasi tanah milik rakyat. Dari yang sebelumnya hanya 500-an ribu sertifikat, Jokowi menginginkan ada 5 juta pada tahun 2017 ini, 7 juta pada 2018, dan 9 juta pada 2019.
(Baca juga: Di Tanwir, Gubernur Maluku Ingin Muktamar Muhammadiyah Mendatang Diadakan di Kota Ambon)
Kemudian Menteri BPN menjawab dengan bertanya bagaimana mungkin bisa dilakukan, sementara tukang ukurnya hanya 1,000-an orang. “Saya sampaikan, itu bukan urusan saya,” kata Jokowi disambut tawa peserta Tanwir untuk ke-11 kalinya pada menit ke-12 detik ke-16. “Silahkan cari juru ukur dengan segala jurus,” perintahnya kepada Menteri yang salah satunya dengan rekruitmen juru ukur swasta.
Cara ini pula yang ditempuh Menteri BPN sehingga ada tambahan 900 juru ukur swasta, selain juru ukur BPN sendiri yang berjumlah 1.000. Kata Jokowi, jumlah ini sudah lumayan dari kebutuhan minimal antara 9 hingga 10 ribu juru ukur untuk menyelesaikan sertifikasi 5 juta tanah milik rakyat. Baca sambungan di halaman 3: Tawa ke-12 dari peserta Tanwir Muhammadiyah kembali berderai
