LHKP Siapkan Buku Saku supaya Warga Muhammadiyah Tak Tersesat di Pemilu 2024

Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy memaparkann program kerja Rapat Kerja Bersama Majelis-Lembaga PWM Jatim di Aula Taman Sengkaling UMM, Kabupaten Malang, Senin, (20/3/2023).  (Aan Hariyanto/PWMU.CO

LHKP Siapkan Buku Saku supaya Warga Muhammadiyah Tak Tersesat di Pemilu 2024; Liputan Aan Hariyanto

PWMU.CO – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mengikuti Rapat Kerja Bersama Majelis-Lembaga PWM Jatim di Aula Taman Sengkaling UMM, Kabupaten Malang, Senin, (20/3/2023). Salah satu yang dibahas ialah persiapan rencana aksi menghadapi Pemilu 14 Februari 2024.

Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy mengatakan, sebagai lembaga pembantu pimpinan Muhammadiyah, LHKP harus mengawal sikap dan pandangan politik Muhammadiyah agar dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Karena itu perlu untuk membuat buku saku pedoman politik menghadapi Pemilu 2024.

Mirdasy menegaskan, program tersebut penting untuk memandu warga Muhammadiyah agar tidak tersesat dalam hiruk pikuk Pemilu 2024. Buku tersebut untuk dijadikan preferensi politik bagi warga Muhammadiyah Jatim.

“Penyusunan buku ini dilakukan agar masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, baik itu hoax, berita yang menyesatkan, dan berita yang tidak bertanggung jawab lainnya,” ujarnya.

Pemaparan program kerja ini disaksikan oleh personalia Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), dan Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thoyibah PWM Jatim. Adapun Majelis-Lembaga tersebut dibawah naungan Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh dan Nazaruddin Malik.

Politikus Partai Perindo ini mengungkapkan, LHKP PWM Jatim melihat Pemilu 2024 ada potensi kerawanan, yakni terjadinya perpecahan dalam masyarakat yang bermula dari sikap yang salah dalam berpolitik dan mendukung calon yang membabi buta dengan menghalalkan segala cara.

Pada sisi lain, isu nasional dan aneka kepentingan nasional juga memberikan tekanan kepada masyarakat dan bisa jadi juga kepada warga Muhammadiyah untuk bersikap yang berbeda dan menjauhkan dari sikap demokratis.

“Buku Saku, pasti bukan menyelesaikan segala persoalan atas problematika politik yang hadir, namun sedikitnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sikap berpolitik yang solutif, edukatif, cerdas dan dapat di pertanggung jawabkan,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim itu menambahkan, hal lain yang juga penting adalah buku saku ini dapat mendorong partisipasi warga Muhammadiyah dalam pemilu 2024, untuk lebih aktif baik keikutsertaan pemilihan, maupun pengawasannya agar Pemilu ke depan lebih adil, jujur, bermartabat, dan demokratis.

“Selambat-lambatnya buku saku itu kita terbitkan pada bulan Desember 2023. Semoga tidak ada kendala dalam penyusunan buku dan dapat terwujud. Juga segera kita sosialisasikan hingga ke ranting-ranting Muhammadiyah,” tandasnya.

Anggota LHKP PWM Jatim dalam sidang komisi di Rapat Kerja Bersama Majelis-Lembaga PWM Jatim di Aula Taman Sengkaling UMM, Kabupaten Malang, Senin, (20/3/2023). LHKP Siapkan Buku Saku supaya Warga Muhammadiyah Tak Tersesat di Pemilu 2024. (Aan Hariyanto/PWMU.CO)

Adem-ayem di Tengah Hiruk-pikuk

Sementara, Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh menegaskan, peran LHKP sangatlah penting dalam membimbing warga Persyarikatan agar bisa adem ayem ketika mengarungi hiruk-pikuk pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. 

“LHKP itu ibaratnya nakhoda dari kapal besar bernama Muhammadiyah. Sebagai nakhoda kapal yang andal, harus bisa membawa penumpang selamat melewati ombak besar, angin hujan dan badai politik,” tuturnya.

Karenanya LHKP dengan setiap programnya harus bisa membuat efek tenang dan mencerahkan. Bukan sebaliknya, malah membikin gaduh dan gupuh warga Persyarikatan menghadapi tahun politik 2024.

“Sudah seyogianya LHKP fokus dan bisa menyajikan data yang akurat untuk kepentingan pengambilan keputusan, utamanya menyangkut kebijakan politik. Karena kebijakan segala hal tidak bisa dilepaskan dari politik. LHKP juga perlu melakukan inventarisasi Kader Politik Persyarikatan di tahun politik 2024,” ujarnya. (*)

Editor Mohammad Nurfatoni

Exit mobile version