Target PP Muhammadiyah di Jatim: Semua Daerah Punya Satu Toko Retail; Liputan Muhammad Syaifudin Zuhri
PWMU.CO – Menko PMK Prof Muhadjir Effendy yakin kebangkitan ekonomi Muhammadiyah dimulai dari Jawa Timur. Hal ini diawali dengan segera bermunculan ritel di semua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Jatim.
Demikian closing statement dari Prof Muhadjir Effendy yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di penghujung Kajian Ramadhan yang diadakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Dome UMM, Sabtu (25/3/2023) dari pagi hingga menjelang berbuka puasa.
“Alhamdulillah, saya tuntas mengikuti Kajian Ramadhan PWM Jawa Timur. Saya niati, saya tongkrongi sejak awal, karena tema ini berkaitan dengan bidang saya sebagai Ketua Bidang Ekonomi (PP Muhammadiyah),” kata Muhajir.
Muhajir sangat berharap, gerakan kebangkitan ekonomi Muhammadiyah bisa berasal dari Jawa Timur, “Karena saya tahu sendiri dan berpengalaman jadi PWM sini (Jatim) dan rektor di sini (UMM) sehingga saya yakin betul Jawa Timur bisa diandalkan dalam kebangkitan ekonominya,” harap Muhajir.
Terkait caranya, saran Muhajir, gerakan kebangkitan ekonomi Muhammadiyah Jawa Timur bisa diawali dari pendataan, mulai tingkat terkecil dari tingkat cabang (PCM), kemudian daerah (PDM) dan wilayah (PWM).
“Jika itu dilakukan, kita akan punya bank data tentang kekuatan ekonomi kita. Saya minta (data itu) dari perguruan tinggi, khususnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis-nya, untuk menyiapkan dokumennya dan instrumen profil potensi ekonominya,” kata Muhadjir.
“Dalam waktu dekat, saya punya mimpi sekaligus target, semua daerah (PDM) harus punya satu usaha, utamanya retail. Setidaknya seluruh PDM di Jatim punya tanah dan atau punya kios,” ungkap Muhajir.
Setelah seluruh PDM punya retail, nantinya akan lebih mudah kalau sudah punya jaringan Jawa Timur, maka penyediaan komoditasnya menjadi urusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Ekonomi, “Kita akan menggandeng pabrikan-pabrikan dan penyedia komoditas yang kita pakai,” katanya.
Di akhir statemennya, Muhadjir berjanji untuk urusan permodalan akan menjadi urusan pusat, “Modal usaha itu bisa berasal dari APBN atau non-APBN,” katanya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
