PWMU.CO– PDM Kota Surabaya serah terima jabatan pertama untuk dua majelis dan lembaga yang dilakukan di Pusat Dakwah Muhammadiyah Surabaya Jalan Wuni 9, Sabtu (8/4/2023).
Unsur pembantu pimpinan yang sudah dibentuk adalah Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), Majelis Hukum dan HAM (MHH), dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP).
Ketua MPKS Ferry Yudi Antonis SHi MPdi dan Sekretaris Priyo Sasongko SPd. Ketua MHH Sugianto SH dan Sekretaris Rohim SHI MPd. Ketua LHKP Muhammad Kholid Asyadulloh SPd dan Sekretaris Abdullah Assy Abul H SSos MSos.
Wakil Ketua PDM Kota Surabaya M. Arif’an yang memimpin serah terima jabatan. Dia mengatakan, setelah Februari Musyda sampai April kita menyusun majelis dan lembaga. ”Alhamdulillah bidang yang saya tangani pertama kali diselesaikan,” katanya.
“Menariknya di LHKP dari seluruh partai insyaallah ada. Partai Nasdem, PAN, PDIP, PSI, Golkar, PKS, Partai Ummat, ada dari akademisi, ada dari birokrat dan ada juga dari BUMD,” kata Arif’an.
”Kenapa dikumpulkan aktivis partai yang itu kader Muhammadiyah, ini menjadi bagian agar Muhammadiyah memperkuat diaspora kader di partai politik atau di legislatif,” terangnya.
“Kemarin kita membuat program yang ke depannya bagaimana Muhammadiyah jangan jadi partai politik tapi bisa mewarnai di semua partai politik,” ujarnya.
Program yang lain, sambung dia, MPKS itu tidak hanya masalah panti tapi sekarang sudah mulai di pembinaan kesejahteraan sosial.
”Ini lebih luas, kita pertajam ke basis-basis massa atau masyarakat lebih bawah, kebutuhan tentang kesejahteraan sosial seperti apa. Seluruh ranting-cabang amal usaha untuk membantu menambah jumlah jamaah Muhammadiyah dengan program kesejahteraan sosial lewat program rumah kesejahteraan sosial (RKS),” ujarnya.
Majelis Hukum dan HAM, dia menjelaskan, kita buka seluas-luasnya menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat terkait persoalan hukum. Kita akan berikan seluas-luasnya masyarakat Surabaya atau di luar kota yang butuh advokasi hukum.
”Untuk Majelis Hukum dan HAM nanti kita akan buat layanan gratis tiap pekan namanya layanan pengaduan gratis hukum dan HAM, bisa lewat online, bisa lewat telepon atau lihat nanti bagaimana teknisnya,” ujarnya.
RKS
Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial ada tambahan Panti Pesantren dan Panti Kewirausahaan kedua itu dipertajam programnya.
Arif’an mengatakan, untuk Rumah Kesejahteraan Sosial langkah kongkretnya setiap pimpinan bisa diharapkan menjadi RKS, paling sederhana adalah memberi makan saat Jumat atau biasa disebut Jumat berkah.
Dari situ rumah-rumah warga Muhammadiyah dibuka pintunya untuk menjadi bagian dari rumah kesejahteraan sosial. Kemudian menularkan tradisi itu kepada tetangganya.
”Setiap Pimpinan Muhammadiyah di situ kita minta data sepuluh orang di sekitarnya. Sehingga kita terlihat bahwa Rumah Kesejahteraan Sosial ini adalah bagian dari program Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial yang baru yang itu menukik tajam ke bawah dan mengaplikasikan surat al-Ma’un,” ujarnya.
Penulis Syahroni Nur Wachid Editor Sugeng Purwanto
