LHKP Dibutuhkan untuk Mengawal Kerja Taktis Strategis Muhammadiyah. Liputan Cebeng Alhudayatul Ustadza, Kontributor PWMU.CO Bojonegoro
PWMU.CO – Setelah mendapatkan SK dari PDM, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro Jawa Timur, menggelar ngopi untuk mengawali sinergi dan kolaborasi.
Kegiatan ini dilaksanakan sebelum digelarnya pengukuhan dan Raker. Acara bertempat di Cafe Kartono Jalan dr Cipto Bojonegoro (selatan RSUD Lama) pukul 19.30-22.00 WIB, Selasa (9/5/2023).
Acara ngopi yang dikemas santai ini dihadiri oleh Wakil Ketua PDM Bojonegoro yang membidangi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Majelis Hukum dan HAM serta Majelis Pemberdayaan Wakaf, Drs H Sholikhin Jamik SH MH.
Dalam arahannya, Sholikhin Jamik menyampaikan, LHKP dibutuhkan oleh Muhammadiyah untuk mengawal kerja-kerja taktis-strategis Muhammadiyah melalui jalur dakwah kekuasaan, serta keterlibatan aktif dalam urusan kebijakan publik.
“Kita kumpul ngopi ini untuk menyatukan visi agar benar-benar memahami pentingnya peran strategis LHKP dalam urusan politik kebangsaan dan kebijakan publik di tingkat lokal Kabupaten Bojonegoro,” katanya.
Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan membuat kanal khusus, agar dapat mengawal kerja-kerja strategis serta mendiasporakan kader Muhammadiyah pada ranah kebangsaan.
Sholikhin Jamik berharap, seluruh pengurus LHKP PDM Bojonegoro memiliki pemahaman yang utuh tentang pentingnya peran LHKP untuk dakwah Muhammadiyah di jalur politik kebangsaan.
“Serta dapat memahami ruang lingkup kerjanya tidak hanya pada urusan politik kepemiluan, tetapi juga pasca-pemilu serta urusan kebijakan publik baik tingkat lokal, regional maupun nasional bahkan internasional,” tandasnya.
Kumpulan Orang-orang Berpikir
Sholikhin Jamik merasa bersyukur, karena LHKP PDM Bojonegoro diisi oleh teman-teman dari berbagai kader Muhammadiyah yang menyebar di berbagai partai politik yang ada di Bojonegoro.
“Yaitu dari PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai PDIP, Partai Ummat dan Partai PKN, juga diisi kader di eksekutif, lembaga yudikatif, dosen, peneliti serta pengusaha,” ucapnya.
Hal ini menurutnya, menandakan LKHP PDM Bojonegoro bukan hanya kumpulan orang, tapi kumpulan orang berpikir keberagaman.
“Ada kegembiraan dalam suasana ini karena ada irama kehidupan. Dan dalam hidup ini, irama itu ada karena ada keberagaman, kemajemukan dan perbedaan itu sendiri, bukan irama tunggal,” paparnya.
Muhammadiyah ke depan, menurutnya, harus diatur dengan keragaman irama. “Harus ada berbagai irama karena Muhammadiyah tidak hanya butuh persatuan, tapi juga butuh keberagaman seperti yang tergambar dalam pengurus LHKP ini,” tambahnya.
Sholikhin Jamik sambil menyindir kondisi Indonesia saat ini, ada usaha mau dibuat irama tunggal. “Kayak main lato-lato, disatukan iramanya menjadi irama tunggal, dengan alasan demi persatuan maka keberagaman harus dihilangkan,” ucapnya.
Menurutnya, sikap tersebut menyalahi historis berdirinya bangsa dan negara kita ini.
“Dalam Sumpah Pemuda, semua mengakui ada keberagaman, ada kemajemukan dan ada perbedaan, maka ada pesan historis dari sumpah pemuda yaitu dengan keberagaman maka kita butuh persatuan, jangan di balik demi persatuan maka keberagaman harus di hilangkan,” tegasnya.
Sinergi dan Kolaborasi dalam Rumah Besar Muhammadiyah
Di akhir arahannya, Sholikhin Jamik mengajak seluruh pengurus LHKP PDM Bojonegoro untuk memahami keberagaman dalam pengurus ini.
“Dan untuk mewujudkan mimpi besar bahwa Muhammadiyah menjadi rumah besar dan tempat berteduh dari berbagai keberagaman latar belakang, maka mari bersinergi dan berkolaborasi,” ajaknya.
Ketua LHKP PDM Bojonegoro, Heli Suharjono SE MM yang juga merupakan Sekretaris Partai Nasdem Bojonegoro menyampaikan, kader Muhammadiyah yang berada di berbagai partai politik dan institusi diharapkan kembali ke rumah besar Muhammadiyah.
“Sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan memberi manfaat kepada masyarakat. Detik ini mari kita memproklamirkan diri menjadi tentara dan pejuang Muhammadiyah di masing-masing bidang dan kepartaian,” pungkasnya. (*)
Co-Editor Nely Izzatul Editor Mohammad Nurfatoni
