Tata Kelola Keuangan Harus Jelas, Sekolah Muhammadiyah Wajib Perhatikan Ini; Liputan Kontributor PWMU.CO Sidoarjo Darul Setiawan.
PWMU.CO –Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim mengadakan Koordinasi Teknis Program Short Course Akuntansi Pendidikan Muhammadiyah, Ahad (11/6/23).
Bertempat di Aula Mas Mansyur lantai 7 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ketua Dikdasmen PWM Jatim Dr Khozin mengatakan, kegiatan kita pada siang ini itu sebenarnya adalah kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PWM Jatim.
“Kami dari Majelis Dikdasmen PWM Jatim nanti bertanggung jawab, terutama ketika pelaksanaan short course itu bertanggunggung jawab, terutama pada kepesertaan itu nanti, kalau tingkat SMA, SMK, MA kami di pimpinan wilayah atas dasar struktur akan menggerakkan itu. Tetapi di tingkat SMP/MTs dan SD/MI nanti yang menggerakkan adalah Bapak Ibu Pimpinan Daerah dan Majelis Dikdasmen di tingkat daerah,” ujarnya.
Kepala sekolah kita, lanjut dia, kalau dihitung jumlahnya lumayan banyak, datanya tadi dari dikdasmen.id muncul 1055, kalau data yang sudah disortir ada 1035. “Data laporan dari periode lalu ada 1029, itu menggambarkan bahwa data kita belum betul-betul baik,” ungkapnya.
Maka, lanjut dia, kita belum bisa koordinasi Majelis Dikdasmen Jawa Timur, karena menunggu sampai sekarang belum fix kepengurusan Majelis Dikdasmen di tingkat daerah. “Mungkin belum dapat separoh karena nunggu pengukuhan, prosesnya jadi panjang. Baru ada dua majelis dan satu lembaga begitu di SK di PWM Jatim langsung jalan. Pendidikan tidak boleh berhenti, maka jalan terus,” urainya.
Libatkan Banyak Elemen
Dr Khozin mengatakan, kegiatan ini sebenarnya prosesnya agak panjang, karena sebelum Ramadhan LPPK itu sudah mengundang Majelis Dikdasmen untuk membuat perencanaan short course tata kelola keuangan sekolah.
“Untuk kegiatan tersebut harus melibatkan banyak elemen di Persyarikatan, ada unsur perguruan tingginya, terutama prodi akuntansi, pimpinan daerah, Dikdasmen, dan sekolah yang utama. Karena itu kita dari Dikdasmen dan LPPK saja yang memulai kegiatan tersebut,” tuturnya.
Sekolah kita yang sudah menerapkan aplikasi akuntansi dan pengelolaannya itu baru Sepanjang dan Sidoarjo, yang lain itu belum. Pengalaman audit, sebelum pergantian kepala sekolah, termasuk sekolah yang kategori outstanding school kita lakukan management review.
“Nah, umumnya temuan itu prinsip-prinsip pengelolaan akuntansi keuangan di sekolah itu nyaris belum dilakukan, termasuk pada sekolah-sekolah yang besar,” paparnya.
Kita tidak ada perasaan curiga, karena kalau LPPK turun itu untuk pembinaan tata kelola keuangan yang baik di sekolah kita. “Jadi kita management review di sekolah kita itu, sekolah besar itu tidak muncul dana untuk taawun. UIG, UIS, dan DPP itu ndak muncul,” ucapnya.
Peruntukan Keuangan Harus Jelas
Begitu kecilnya sekolah kita itu dalam partisipasi dana taawun, dari 1035 itu baru 2,7 persen sekolah. Ya baru ada 27 sekolah yang membayar dana taawun ke persyarikatan pada tahun 2022. “Atas dasar itu kita lakukan ikhtiar agar tata kelola keuangan di sekolah dapat diperbaiki. Sehingga keuangan sekolah kita sehat, peruntukannya juga jelas,” terangnya.
Sekolah juga tidak bisa diintervensi oleh pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan, itu untuk mengeluarkan anggaran tanpa peruntukan yang jelas, apalagi kalau instruksinya secara lisan. “Maka untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu berhati-hati betul untuk pengelolaan keuangannya,” kata dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.
Short course nanti, kata dia, mengambil waktu hanya dua bulan, tapi juga ada desain yang nanti dijelaskan oleh Ketua LPPK, ada yang kita selesaikan dalam waktu tiga hari saja. “Nggak usah panjang-panjang tiga hari bisa menyelesaikan dan kemudian bisa menggunakan aplikasi itu, terutama bendahara sekolah,” jelasnya.
Mudah-mudahan, lanjut dia, ikhtiar kita bisa disambut baik, kalau menghitung jumlahnya banyak, kita lihat pendaftarnya apa kita pakai pilot project, karena melihat jarak antara sekolah dengan kampus penyelenggara. “Pembiayaan dan macam-macam pada intinya berbiaya. Termasuk menggunakan aplikasi itu juga perlu perawatan untuk penggunaan aplikasi,” tutupnya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni.
