PWMU.CO – Pusat Pemeriksa Halal sekarang justru berada di Thailand padahal ekosistem Indonesia seharusnya bisa mengambil peran itu.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr Muhadjir Effendy MAP pada pertemuan dengan pengurus dan ketua Halal Center (HC) Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor Menko PMK Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Pusat pemeriksa halal Thailand yang didirikan Prof Dr Winai Dahlan, cucu KH Ahmad Dahlan dari putranya Djumhan atau Irfan. Lokasinya di Halal Science Center Chulalongkorn University.
”Sejak menjadi rektor UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) tahun 2000 telah studi banding di tempat Winai Dahlan, saya bercita-cita Indonesia harus menjadi pusat pemeriksa halal dunia,” kata Muhadjir.
Thailand mampu menjadi pusat pemeriksa halal untuk barang-barang yang masuk ke negara Timur Tengah. ”Langkah untuk menjadi pusat halal ini telah dilaksanakan pemerintah dengan menciptakan ekosistem halal. Di antaranya dengan aturan tentang halal dalam bentuk undang-undang ataupun aturan turunan di bawahnya,” jelasnya.
Namun demikan, sambung dia, masih banyak bidang yang harus dibenahi. Di antaranya penyiapan sistematis teknis dan teknoktarisnya berupa ketersediaan teknologi yang mendukung.
‘”Maka saya mengajak seluruh stake holder terutama Muhammadiyah untuk dapat membuat road map atau peta jalan, standardisasi proses sertifikasi halal dan usulan kebijakan dalam mewujudkan ekosistem halal di Indonesia secara paipurna,’” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal periode 2022-2027.
Beberapa masalah teknis yang dapat diberikan solusinya berkaitan dengan sertifikasi halal tersebut pada jenis produk atau kelompok produk.
Muhadjir mencontohkan bakso. ‘”Apakah bakso yang disertifikasi item produknya seperti mi, bakso, dan kuahnya. Ataupun secara menyeluruh kelompok produknya yakni bakso dan item produk yang mendukung,”’ papar pria asal Madiun ini.
Untuk itu Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH KHT) PP Muhammadiyah harus memiliki visi bukan hanya nasional melainkan juga internasional. ”Ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan berbagai bidang seperti pariwisata, kesehatan, dan farmasi,”’ tegasnya.
Siap Dukung
Menanggapi hal ini, Ketua LPH KHT PP Muhammadiyah, Ir Muhamad Nadratuzzaman Hosen MS MEc PhD siap menjelankan arahan Menko PMK dengan peningkatan klasifikasi LPH KHT Muhammadiyah dari pratama menjadi utama.
Proses pengurusan ini sedang berjalan sehingga dengan kenaikan status ini maka LPH KHT Muhammadiyah dapat melayani kepengurusan sertifikasi di tingkat nasional hingga internasional.
”Ini semua didasari dengan adanya dukungan ekosistem dari pemerintah yang berani mewajibkan produk yang beredar memiliki sertifikasi halal,”’ jelasnya.
Penulis Aries Kurniawan Editor Sugeng Purwanto
