PWMU.CO – Pemerintah akhirnya mengambil jalan upaya untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena organisasi Islam ini dianggap tidak sejalan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah melalui Menteri Polhukam Wiranto, akan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Sebab sesuai regulasi, pembubaran suatu organisasi legal harus melewati proses peradilan.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) profesor Din Syamsuddin mengapresiasi langkah pemerintah membawa hal ini ke ranah hukum. “Pemerintah telah melakukan langkah yang benar,” kata Din dalam acara dialog di Grand Mercure Mirama Hotel, Rabu (10/5).
(Baca juga: Kisah Din Syamsuddin Dibalik Keluarnya Fatwa Penistaan Agama oleh Ahok dan Din Syamsuddin: Vonis Penjara 2 Tahun untuk Ahok Cukup Adil Sih, tapi …)
Namun, menurut Din, pemerintah belum sepenuhnya adil dalam kasus ini. Karena masih banyak orang atau kelompok yang tindakannya tidak sejalan dengan pancasila, dibiarkan oleh pemerintah.
“Secara pemahaman politik, HTI ini dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Jadi menurut pemerintah harus dibubarkan. Padahal seharusnya tak hanya faham politik saja. Tapi juga paham ekonomi dan sosial yang tidak sesuai dengan pancasila juga harus ditindak,” tegasnya.
Din mengatakan, banyak pelaku ekonomi, terutama para pebisnis besar, mempraktekkan ekonomi liberal. Begitu juga dengan kehidupan sosialnya, bahkan lebih liberal dari Amerika.
(Baca juga: Tentang Vonis Ahok dan Pembubaran HTI, Begini Kata Ketua Umum PP Muhammadiyah)
“Ada monopoli dalam ekonomi yang mengusik rasa ketidakadilan. Ini kan bertentangan dengan Pancasila. Kenapa pemerintah diam saja? Seharusnya hal yang seperti ini juga ditindak,” tutur Din.
Dia menambahkan, pihaknya memang tidak sejalan dengan HTI yang menginginkan negara khilafah. Sebagai mantan Ketua Umum Muhammadiyah, dalam bernegara Din Syamsuddin meyakini konsep darul ahdi wa syahadah (negara kesepakatan dari segenap elemen bangsa).
“Tidak perlu ada negara Islam lagi di sini. Karena Indonesia kini, yang dirancang oleh para pendahulu kita, sudah memuat nilai-nilai Islam,” katanya.
(Baca juga: Pernyataan tentang Pembubaran HTI Dipotong, Inilah Klarifikasi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah)
Namun, lanjut Din, jangan ada diskriminasi dalam keadilan. Tidak hanya yang berbau Islam saja. Tapi semua yang tak sejalan dengan pancasila harus ditindak.
“Pemerintah harus tetap mengutamakan rasa keadilan. Jangan sampai kelompok yang satu dibubarkan, tapi yang lain dibiarkan,” pungkasnya. (ilmi)
