PWMU.CO– LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) dan Ldk (Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik menggelar Pra Rapat Kerja (Pra Raker) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik Jalan Permata Nomor 7 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jumat (30/6/2023).
Pra Raker dihadiri Wakil Ketua PDM Gresik Bidang Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Ainul Muttaqin SP MPd, Ketua LHKP Khamsun dan Ketua LDK Juwanto serta anggota LHKP dan LDK.
Rangkaian acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan didahului pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, sambutan Wakil Ketua PDM, doa/penutup dan dilanjutkan dengan pembahasan program kerja masing-masing lembaga.
Dalam sambutannya, Ainul Muttaqin mengatakan sebagai guidance awal berkaitan dengan tugas LHKP ada dua hal yaitu hikmah atau siasah di politik dan kebijakan publik.
“Yang sering kali terjebak dalam LHKP adalah dalam politik praktis, padahal ada kebijakan-kebijakan publik, kebijakan pemerintah itu juga harus menjadi pencermatan kita,” ujarnya.
“Salah satu yang ditunggu banyak pihak adalah kerja-kerja kebijakan publik karena selama ini seakan-akan Muhammadiyah itu jauh dari kebijakan publik,” tegasnya
Bahkan Muhammadiyah, lanjutnya, seringkali terseret pada pusaran politik praktis yang sesungguhnya dapat menyebabkan situasi yang tidak pas.
Dia menuturkan, sebagaimana yang diamanahkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir bahwa saat ini politik kita adalah politik penguatan, politik yang berpihak kepada masyarakat dan politik yang tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat.
Sedangkan tugas LDK, lanjutnya, pada periode sebelumnya terjebak seakan-akan seperti Majelis Tabligh, yaitu mendakwahi orang dan kemudian pada periode saat ini perlu dispesifikkan sebagai lembaga yang masuk pada wilayah-wilayah komunitas.
LDK menurut Ainul Muttaqin adalah sebuah lembaga yang berjalan di dunia sunyi dan ketika berhasil masuk pada wilayah tertentu maka akan mendapatkan manfaat besar bagi Islam dan persyarikatan. Misalnya bisa masuk pada komunitas ibu-ibu (sosialita) atau bapak-bapak yang membutuhkan pencerahan,.
Di akhir sambutannya, Kepala SMA Muhammadiyah 1 (Smamsatu) Gresik ini berharap LHKP dan LDK dapat menyusun program kerja yang terbaik dengan semangat perubahan dan semangat meneruskan yang terbaik bagi Persyarikatan.
Dua Program LHKP
Sedangkan Ketua LHKP PDM Gresik Khamsun, dalam arahannya sebelum pembahasan penyusunan program menyatakan bahwa program LHKP ada dua yaitu lembaga hikmah dan kebijakan publik. Lembaga hikmah banyak menyangkut persoalan-persoalan politik yang sifatnya lima tahunan, dan kebijakan publik
“Dua program ini yang menonjol ada pada persoalan-persoalan politik yang semangatnya hanya lima tahun sekali, tentu kita tidak bisa abai dengan persoalan politik akan tetapi kita juga tidak boleh larut dengan persoalan politik, sehingga keduanya bisa sampai,” ujarnya.
Sedangkan kebijakan publik menurut Khamsun adalah sangat luas karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Tidak sedikit pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah, apakah program-programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat?” ungkapnya
“Dan kita tidak boleh lepas dalam koridor pengawasan jalannya pelaksanaan pemerintahan, tambahnya. Bilamana program-program pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, program-program apa yang dapat kita usulkan melalui anggota DPRD” terangnya
Di akhir arahannya, mantan Ketua DPD PAN Gresik tiga periode ini berharap adanya pendataan warga Muhammadiyah di Kabupaten Gresik, karena selama ini belum ada pendataan sebagi acuan dalam perencanaan program-program baik di budang pendidikan, ekonomi atau pendapatan, mata pencaharian dan lain-lain. (*)
Penulis M. Yazit Nurkhafidhi Editor Mohammad Nurfatoni
