Agenda Politik?
Banyak kalangan mencurigai agenda politis tentang upaya meragukan kualitas JIS yang identik dengan Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Selain agenda politis, proyek renovasi mengandung aroma bisnis infrastruktur, pengadaan barang, jasa dan sebagainya.
Proyek-proyek infrastruktur minim analisis kelayakan bisa menjadi bumerang di masa depan jika dibiayai dengan utang bunga berbunga tinggi.
Masih segar dalam ingatan masyarakat perihal penyelenggaraan MotoGP di Mandalika tahun 2022. Di balik kemegahan bangunan sirkuit dan kegiatannya ternyata meninggalkan beban utang yang sangat besar yaitu Rp 4,6 trilun.
Utang senilai Rp 4,6 triliun tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 3,4 triliun utang jangka panjang. Ironi di tengah derita utang Mandalika, penganggaran renovasi JIS sebesar Rp 5 trilun seolah tidak belajar dari kesalahan.
Dampak ekonomi selalu menjadi alasan dari beragam proyek infrastruktur mulai dari jalan tol, kereta cepat sampai Ibu Kota Nusantara (IKN), dan kini renovasi JIS. Sudah pasti dampak ekonomi terjadi dalam penyediaan inftrastruktur jika dilakukan secara terukur.
Keberadaan JIS sejauh ini juga beberapa kali digunakan beragam kegiatan olahraga, ibadah, juga konser musik. Bersamaan dengan JIS, pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada masa Gubernur Anies Rasyid Baswedan juga menyelenggarakan Formula E termasuk menyiapkan infrastrukturnya berupa sirkuit di kawasan Ancol.
Nilai ekonomis dari Formula E perdana tahun 2022 mencatatkan keuntungan Rp 5,29 miliar. Sebagai perbandingan, sejauh ini belum pernah dipublikasikan keuntungan penyelenggaraan MotoGP Mandalika di waktu yang hampir bersamaan.
MotoGP Mandalika mencatatkan pendapatan Rp 4,5 triliun, belum dikurangi beban-beban pengeluaran sehingga belum jelas berapa keuntungannya. Jika di tahun 2023 ini ternyata ada tanggungan utang Rp 4,6 trilun, maka pendapatan dari MotoGP Mandalika tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya.
Periode pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir tahun 2024 mendatang. Saat naik mengemban amanah sebagai Presiden tahun 2014 silam beliau dengan lantang menggaungkan jargon Revolusi Mental dan Kerja Kerja Kerja.
Semua pihak berharap di akhir masa jabatannya nanti tidak ada gejolak berarti termasuk “cawe-cawe” yang berlebihan sehingga berpotensi memperkeruh keadaan. Tugas berat menanti Presiden berikutnya salah satunya warisan utang periode 2014-2024 yang saat ini ada pada posisi Rp 7.879 trilun per Maret 2023.
Presiden periode 2024 dan seterusnya layak menggerakkan Renovasi Mental setelah Revolusi Mental banyak diwarnai kekerasan pada masyarakat yang berbeda pendapat. Renovasi Mental juga perlu mengubah orientasi pembangunan infrastruktur yang tidak penting ke arah pembangunan jiwa dan raga bangsa Indonesia dengan prioritas anggaran untuk keagamaan, pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan ekonomi kerakyatan.
Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya untuk Indonesia Raya agar tidak menjadi nyanyian ritual tetapi seperti sulit direalisasikan. Agar sumber daya manusia Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi oleh tangan-tangan ahli asing sampai pekerja asing. Wallahualambishawab (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
