Pimpinan Muhammadiyah Tidak Ada yang Digaji

Waki Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan Drs Muntholib Sukandar. (Slamet Hariadi/PWMU.CO)

PWMU.CO – Pimpinan Muhammadiyah tak ada yang digaji menjadi salah satu topik sambutan Waki Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan Drs Muntholib Sukandar.

Dia menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Cabang (Musycab) Ke-12 Muhammadiyah dan Aisyiyah Laren di SMP Muhammadiyah 12 Keduyung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (8/7/2023).

Di awal sambutan Muntholib bersyukur pada Allah SWT, masih bisa bertemu dalam suasana Musycab yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan sekaligus penuh keharuan.

“Ketika kita semua mendengar sambutan Pak Kiai As'ad yang terbata- bata dengan kondisinya fisiknya yang dipapah untuk bisa berjalan dan duduk,” ujarnya.

As’ad AB adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Laren periode 2015-2022 yang sedang dalam kondisi sakit akibat penyakit stroke yang menimpanya beberapa tahun sebelumnya. Tapi dia masih bersemangat menuntaskan amanah kepemimpinan, meski belum pulih kesehatannya.

Muntholib melanjutkan, dalam kondisi sakit Kiai As'ad masih mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. "Jadi forum Musycab ini masih mempertanggungjawabkan apa kepemimpinan selama periode 2015-2022. Dan itu disampaikan dengan penuh semangat walaupun sakit. Kiai As'ad datang sendiri, ini dadaku, ini pertanggung jawabanku,” katanya.

Muntholib mengatakan inilah contoh nyata dari seorang aktivis Muhammadiyah. “Di Muhammadiyah itu tidak ada bayaran, tidak ada gaji. Untuk menghidupi keluarganya dengan caranya sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan siapapun itu pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai pimpinan ranting, semuanya tidak ada yang digaji.

“Semuanya berdiri di atas kakinya sendiri, padahal apa yang di lakukan Muhammadiyah itu bukan untuk dirinya sendiri. Muhammadiyah melakukan sesuatu untuk kemajuan, untuk keumatan, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia,” terangnya.

Baca sambungan di halaman 2: Menepis Tuduhan

Muntholib Sukandar (kiri) bersama Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki di Keduyung (Istimewa/PWMU.CO)

Menepis Tuduhan

Menyinggug soal hubungan Muhammadiyah dengan Negara, Muntholib mengatakan yang menjadi rujukan---sesui hasil Muktamar Ke-47 Muhamamdiyah di Makassar tentang Darul Ahdi wa Syahadah , maka kita jadikan Indonesia ini menjadi negara ahdi wa syahadah yaitu negara kesepakatan.

"Ini penting sekali supaya tidak ada fitnah macam-macam. Dikatakan Muhammadiyah ingin menjadikan negara Islam. Muhammadiyah ingin mengganti Pancasila dan lain sebagainya. Muhammadiyah adalah Pancasila, Muhammadiyah adalah Indonesia Merah Putih," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan membahana hadirin. (*)