PWMU.CO – Tak ingin kasus Banyuwangi terjadi lagi, Majelis Pemberdayaan Wakaf (MPW) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim akan melakukan inventarisasi dan sertifikasi seluruh aset yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur.
Komitmen itu disampaikan Ketua MPW PWM Jatim melalui ketuanya, Muhammad Budi Pahlawan SH dalam acara Finaliasi RTL Kegiatan Capasity Building PWM Jatim di Aula Mas Mansur, Sabtu (22/7/2023) yang lalu.
Dalam catatan PWMU.CO, yang dimaksud kasus Banyuwangi adalah pembongkaran papan nama Pusdamu (Pusat Dakwah Muhammadiyah) dan Pimpinan Ranting Aisyiyah Tampo, Cluring, Banyuwangi yang dilakukan pihak tertentu yang mengklaim lahan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 25 Februari 2022.
Budi Pahlawan mengawali dengan aksi deal or no deal dengan mengajak Abdul Basith Lc MPdI, Ketua Majelis Tablig PWM Jatim, untuk saling bersinergi. “Saya ingin dari Majelis Pengembangan Wakaf, data seluruh masjid di Jawa Timur dan siapa yang pegang dokumen tanahnya? Saya tidak ingin kasus Banyuwangi terulang. Apa Majelis Tablig bersedia? Bersedia, deal ya,” kata Budi yang bersalaman dengan Basith disambut tepuk tangan seluruh peserta.
Empat Program MPW PWM Jatim
Selanjutnya presentasi program prioritas dipaparkan oleh Sekretaris MPW PMW Jatim Budi Masrusi SH SAg MPdI MKn, yang menyampaikan gambaran akan dikerjakannya berupa empat program umum, yakni: inventarisasi, sertiifikasi, arbritasi, dan kaderisaasi.
“Asumsi kami, satu aset per desa, berarti seluruh Jatim ada 8.501 bidang tanah. Sedangkan yang telah di-entry dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) milik PP (Muhammadiyah) ada 2.581 bidang. Jadi, yang belum ter-entry ada 5.920. Itu PR (pekerjaaan rumah) kita,” kata Budi Masrusi.
Selanjutnya sertifikasi dari jual beli, hibah, wakaf dan ganti nadir atau tukar guling, yang telah tersertifikasi atas nama perserikatan, berdasarkan data SIMAM ada 2.772 bidang. “Bila dibandingkan dengan target 8.501 bidang, maka yang belum balik nama ada 6.429 se-Jatim. Ini juga manjadi PR kita,” ungkap Budi Masrusi.
Ketiga, lanjut Budi Masrusi, program arbitrasi seluruh aset yang di sinergikan dengan pihak terkait.
Baca sambungan di halaman 2: Pondok Notaris
Pondok Notaris
Lalu program keempat kaderisasi. “Agar kaderisasi bisa merata sampai tingkat cabang, kita upayakan ada pondok notaris di 38 PDM, di mana setiap cabang kirim satu orang. Asumsi santri pondok notaris Muhammadiyah se-Jatim ada 666 orang,” kata Budi Masrusi penuh optimis.
Budi Masrusi juga menyampaikan total luasan aset Muhammadiyah Jawa Timur terbesar se-Indonesia, meski yang terbanyak milik PWM Jateng. “Dari yang terentry di SIMAM total tercatat kita punya aset seluas 13.313.291 meter persegi, terluas se-Indonesia.
“Namun, ada beberapa aset yang belum ter-entry, yakni di Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Situbondo. PDM tersebut bisa diingatkan,” tegas Budi.
Khusus program kerja prioritas tahun 2023, menurut Budi, MPW PWM Jatim dalam inventarisasi akan bersinergi dengan lembaga terkait untuk meng-entry yang belum masuk di SIMAM. “Termasuk program pendampingan entry untuk 250 bidang Muhammadiyah Jatim ke SIMAM kami tuntaskan untuk enam bulan ini,” target Budi Masrusi.
Prioritas berikutnya untuk program balik nama mendampingi 38 kota-kabupaten. Untuk abritasi melanjutkan yang sudah ada dan segera diselesaikan.
“Khusus program kaderisasi, enam bulan ini fokus mendirikan empat pondok notaris di empat zona; timur: Jember, selatan: Malang, barat: Lamongan, dan utara: Surabaya,” tutup Budi Masrusi. (*)
Penulis Muhammad Syaifudin Zuhri Editor Mohammad Nurfatoni