Panggung Politik Dikendalikan Oligarki, Indonesia Belum Merdeka? Review majalah Matan Edisi 205 Agustus 2023 oleh Miftahul Ilmi
PWMU.CO – Merdeka atau Mati! Kalimat pendek itu menjadi semacam mantra di masa prakemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan telah menjadi keniscayaan sekaligus nikmat terbesar bagi entitas manusia dan eksistensi suatu bangsa dan negara. Kemerdekaan sejati kata para bijak bestari, kesempatan yang luas untuk mengaktualisasikan segenap potensi kemanusiaan yang optimal tanpa mengganggu hak dan kewajiban sesama insan dan seisi alam.
Agustus 2023 ini kita akan memperingati 78 HUT Kemerdekaan. Tema yang diusung adalah “Terus Melaju untuk Indonesia Maju.” Sebuah tema yang insipiratif dan cukup preskriptif bagi keberlangsungan masa depan bangsa yang besar. Namun, dalam kajian kritis ini menarik untuk bermuhasabah, benarkah kita telah merdeka? Ketika panggung politik kiwari sangat dikendalikan oligarki, kekuatan ekonomi juga belum berpihak pada pribumi, hukum yang belum tajam untuk semua orang, dan kebudayaan yang makin tak berkeadaban.
Dalam pandangan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Anwar Abbas, secara de facto, Negara Indonesia belum sepenuhnya merdeka, karena masih terikat oleh kekuatan global, yakni China dan Amerika. Di kubu China, ada Rusia, Iran serta beberapa negara lain. Sedangkan Amerika Serikat bersekutu dengan sejumlah negara di Eropa. Situasi ini, membuat negara-negara lain, termasuk Indonesia tidak bisa leluasa sepenuhnya dalam membuat kebijakan. Dua kutub kekuatan ini akan mendorong Indonesia untuk condong ke salah satu pihak dan menjauh dari kubu yang dianggap musuh.
“Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh mereka. Salah satu contohnya adalah soal sejumlah kebijakan ekonomi. Banyak kesepakatan-kesepakatan dengan asing yang justru merugikan bangsa kita. Seperti menyangkut investasi tambang, perkebunan, dan pembangunan. Kereta cepat misalnya, itu pihak China sebagai investor tidak hanya investasi. Tapi mereka juga menempatkan para tenaga kerjanya datang ke Indonesia untuk menggarap proyek tersebut. Bahkan tenaga kasarnya juga dari China. Jelas ini merugikan bangsa kita yang masih bergelut dengan problem pengangguran,” ungkapnya.
Baca sambungan di halaman 2: Politik Dikendalikan Pemilik Modal
