PWMU.CO – Strategi pemerintah capai nol persen kemiskinan ekstrem di 2024 terungkap pada Deputy Meet The Press, Rabu (23/08/2023).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelarnya di Kantor Kemenko PMK Jakarta. Melalui pertemuan ini, para pemangku kepentingan dengan wartawan bisa berdiskusi strategi dan kebijakan yang telah dilakukan untuk menangani berbagai isu prioritas. Khususnya terkait kemiskinan ekstrem, stunting, dan pendidikan vokasi yang Kemenko PMK tangani.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengungkap tiga strategi yang diandalkan pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.
Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan diikuti dengan berbagai kebijakan afirmatif baik dari sisi refocusing anggaran, perbaikan data dan pensasaran.
Ketiga, penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi. “Dengan pendekatan konvergensi ini, maka dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, namun dari beberapa program, sehingga upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan,” ungkapnya.
Ini didukung laporannya bertajuk Indonesia Poverty Assessment yang menyebutkan, “Bank Dunia menyatakan Indonesia telah mencapai hasil yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.”
Saat Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 (16/8/2023), Presiden Jokowi menegaskan, kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 menjadi 1,12 persen dari 2,04 persen Maret 2022 atau turun sekitar 0,92 persen.
Nunung menegaskan, permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan.
Tangani Stunting
Presiden telah menargetkan prevalensi angka stunting di Indonesia pada 2024 sebesar 14 persen. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Y. B. Satya Sananugraha, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target itu.
“Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia paling tidak CSRnya itu digunakan untuk percepatan penurunan stunting minimal di sekitar wilayah perusahaannya,” terang Satya.
Selain itu, lanjut Satya, ada penggalakan program Bapak Asuh Anak Stunting bagi ASN dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terlibat membantu pemenuhan gizi anak stunting di wilayahnya masing-masing.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito, sejatinya antara kemiskinan dan pendidikan bagaikan ayam dan telur. “Maka dari itu, pemerintah berusaha memotong rantai permasalahan angka kemiskinan melalui jenjang pendidikan,” ujarnya.
Warsito menekankan, “Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi Bapak Presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran. Dalam hal ini tidak ingin adanya lulusan kejuruan yang nganggur.”
Inilah wujud komitmen bersama antara pemerintah, pendidikan, usaha, dan industri dalam menciptakan lapangan kerja bagi seluruh lulusan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, Kemenko PMK mengajak bekerja bersama menghapuskan kemiskinan ekstrem. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni/SN
