PWMU.CO – Pendekatan Keilmuan untuk Atasi Kemiskinan disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Prof Dr Nazarudin Malik di Aula Jainuri Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu (26/8/2023).
Dalam kegiatan Rapat kerja Wilayah (Rakerwil I) Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dia mengungkapkan pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan, terutama pendekatan ekonomi politik yang mempunyai perspektif terhadap keberlanjutan lingkungan.
“Karena dengan komitmen lingkungan hidup yang terus terjaga maka sumberdaya yang ada di muka bumi ini akan terus bisa dirawat dan lestari,” katanya.
Dia menuturkan, menyelesaikan atau melakukan pengentasan kemiskinan bukan semata hanya memberi bantuan sosial namun harus menggunakan strategi yang mempunyai pendekatan sosiologis dan psikososial, bukan melulu bantuan ekonomi.
“Karena yang dibutuhkan adalah mengubah cara pandang (mind set) dari tidak bisa melakukan menjadi bisa melakukan sendiri. Dengan kata lain bantuan dari luar merupakan dukungan saja. Karena yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi warga miskin adalah mereka sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Muhammadiyah sangat serius untuk menyiapkan perangkat dukungan kepada warga miskin melalui Pendidikan formal, informal maupun nonformal agar mereka mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengakses sumber politik, ekonomi maupun sumber-sumber lainnya.
Dalam kesempatan ini pula Prof Nazar, begitu disapa mengatakan Muhammadiyah harus ambil bagian untuk turut serta membantu umat yang sedang kesulitan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab setiap manusia telah dipastikan sebagai khalifah fil ard.
“Hal ini yang harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat yang adil makmur,” tambahnya.
Kondisi Masyarakat
Ketua MPM Jatim Luthfi J Kurniawan memebrikan prolog yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat di Jawa Timur yang masih lumayan banyak dengan merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 masih rerata 11 persen dari jumlah penduduk di Jawa Timur.
“Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melansir datanya melalui websitenya yaitu pada tahun 2020 persentase kemiskinan di Jatim sebanyak 11,09 persen, pada tahun 2021 sebanyak 11,40 persen dan pada tahun 2022 sebanyak 10,30 persen,” tuturnya.
Dia mengatakan data tersebut untuk mengukur kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank.
Dengan pendekatan ini, sambungnya, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
“Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” katanya. (*)
Penulis Muhammad Syaifudin Zuhri. Editor Ichwan Arif.
