Ketua DPD RI Serahkan Naskah Akademik Proposal Kenegaraan ke PP Muhammadiyah

Dari kiri: LaNyalla Mattlitti, Haedar Nashir, dan Anwar Abbas (Biro Pers, Media, dan Informasi Ketua DPD RI LaNyalla_

PWMU.CO – Ketua DPD RI LaNyala Mattalitti menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Dalam pertemuan tersebut LaNyalla menyerahkan naskah Naskah Akademik Proposal Kenegaraan DPD RI.

Menurut Haedar Nashir ada titik temu antara gagasan yang berbentuk proposal kenegaraan perbaikan sistem bernegara hasil telaah DPD RI dengan kajian-kajian yang dilakukan Muhammadiyah.

"Kami juga sudah mengkaji cukup lama soal bangsa ini, dan banyak titik temu yang mendasar antara kajian kami dan tinjauan yang dihasilkan DPD RI," ujar dia.

Pada tahun 2007, lanjut Haedar, Muhammadiyah melakukan kajian yang dihimpun dalam buku "Revitalisasi dan Karakter Bangsa". Kemudian di tahun 2014, kajian selanjutnya dituangkan dalam buku "Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan. Kebangsaan yang Bermakna".

"Terakhir kajian kami pada tahun 2015, Muhammadiyah menghasilkan dokumen resmi negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah. Ijtihad kontemporer Muhammadiyah itu berangkat dari situasi terkini di tubuh bangsa Indonesia, sekaligus penegas identitas keislaman dan keindonesiaan," kata Haedar.

"Bahkan ketika yang lain menyebut NKRI, mungkin hanya Muhammadiyah ormas satu-satunya yang menyebut Indonesia negara Pancasila," imbuhnya.

Pancasila sebagai Darul Ahdi, katanya, berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan. Tidak cukup di situ, menurut Muhammadiyah, Pancasila juga sebagai aa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan implementasi sehari-hari.

Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, lanjut dia, Muhammadiyah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. "Sehingga agama menjadi roh spiritual dalam kehidupan bernegara. Karena bangsa ini super majemuk atau Bhineka Tunggal Ika," tuturnya seperti dikutip Biro Pers, Media, dan Informasi Ketua DPD RI LaNyalla, Selasa (26/9/2023).

Baca sambungan di halaman 2: Paradoks Reformasi

Suasana pertemuan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah (Biro Pers, Media, dan Informasi Ketua DPD RI LaNyalla)

Paradoks Reformasi

Haedar mengatakan, Muhammadiyah mengapresiasi reformasi, di mana saat itu inti reformasi sebenarnya adalah soal peninjaua masa jabatan presiden. "Karena memang problemnya selama Orba adalah penyalahgunaan kekuasaan," kata dia.

Tapi kemudian yang terjadi, ternyata reformasi perubahannya ke mana-mana. Bahkan hal yang fundamental diubah. "Misalnya pada saat yang sama, reformasi hasilkan Mahkamah Konstitusi yang 9 orang tapi menentukan semuanya. Ini paradoks bagi Muhammadiyah," ujarnya.

Paradoks kedua, lanjut dia, ketika semuanya takut pada Presiden yang kuat karena merasa dipilih oleh rakyat secara langsung. "Dan tidak ada yang mengontrol karena tidak ada MPR. Seharusnya DPR dapat mengontrol, tapi nyatanya karena ada koalisi, lalu oligarki, dan akhirnya tidak bisa juga," tegas dia.

Saat ini perjalanan reformasi sudah jauh, sudah banyak yang menikmati. Makanya perlu proses lama untuk mewujudkan perubahan fundamental. Tapi gagasan ini, kata Haedar, harus diupayakan terus.

Sedangkan terkait MPR, lalu DPR juga dari perseorangan selain parpol, utusan daerah dari unsur raja dan sultan serta masyarakat adat serta utusan golongan ormas dan profesi, Haedar meminta hal itu bisa saja diperjuangkan, sebagai sebuah proposal penyempurnaan dan penguatan sistem.

"Saya kira suarakan saja perubahan ini. Asalkan dilakukan sebaik mungkin dan yang penting MPR harus menjadi representatif sebagai penjelmaan rakyat, seluruh elemen. Tentu saja nanti teknis nomenklaturnya saja yang perlu disesuaikan dan diperbaiki," kata dia.

Baca sambungan di halaman 3: Maksud Kedatangan Ketua DPD

Fot bersama usai pertemuan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah (Biro Pers, Media, dan Informasi Ketua DPD RI LaNyalla)

Maksud Kedatangan Ketua DPD

LaNyalla menjelsakna, silaturahmi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif bersama, seluruh komponen bangsa, dalam mendorong terwujudnya Konsensus Nasional, agar bangsa dan negara ini kembali kepada sistem bernegara dengan asas dan sistem Pancasila.

"Maksud utama dari kedatangan kami hari ini, adalah untuk menyerahkan Naskah Akademik Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Tentu kami berharap mendapat masukan dan dukungan dari Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi lahirnya Indonesia dan pembangunan Indonesia," kata LaNyalla.

Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Jambi Muhammad Syukur, anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, ekonom Dr Ichsanuddin Noorsy dan Dosen FISIP UI Dr Mulyadi.

Selaian Haedar jajaran PP Muhammadiyah yang hadir antara lain Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah), Ilham S (LHKP PP Muhammadiyah), Arif Budiman (LHKP PP Muhammadiyah) dan Abdurrahim Gazali (Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah). (*)