PWMU.CO – Andai Muhammadiyah absen satu bulan saja disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr H Busyro Muqoddas SH MHum pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah yang digelar di Gedung AR Fahruddin lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (29/9/2023).
Sebelumnya Busyro mengatakan, kehadiran anggota LHKP Muhammadiyah dalam Rakernas ini menjadi penting, karena kehidupan bermuhammadiyah ini tidak bisa lepas dari politik. Dan menurutnya, Muhammadiyah harus hadir sebagai relasi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral yang menghubungkan antara negara dengan rakyat.
“Ketika politik hanya dijadikan alat kekuasaan, jadinya ya seperti situasi yang sekarang ini. Ada (kasus) Rempang, Wadas, Pakel, Kendeng, Kalimantan, Morowali, Papua dan sebagainya, yang semua itu adalah sektor-sektor hilir tragedi kemanusiaan,” katanya.
Jika Muhammadiyah Absen 1 Bulan
Menurut Busyro, terjadinya hilirisasi ini karena ada sektor hulu yang membuat produk-produk politik, yang melibatkan Pemerintah serta Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) di pusat sana. Sehingga advokasi di berbagai lintas baik majelis maupun lembaga harus terus dilakukan oleh sejumlah aktivis Muhammadiyah.
“Saya masih teringat bagaimana Mas Khafid Mantan LHKP Jawa Tengah dalam sebuah WA group mengatakan, andaikan Muhammadiyah itu absen dari aktivitas sosial keagamaan satu bulan saja seperti apa negara ini? Satu bulan saja rumah sakitnya absen, perguruan tingginya absen, dan sebagainya, apa yang kira-kira terjadi?” kata Busyro mengutip pernyataan Khafid Sirotuddin Mantan Ketua LHKP PWM Jawa Tengah.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010-2011 ini mengatakan, hal tersebut menjadi sebuah refleksi walaupun disampaikan di Whatsapp grup tapi punya makna imajinasi yang kuat.
“Oleh karena itu, ketika Muhammadiyah berperan di dalam penguatan pilar-pilar yang memperkuat bangunan-bangunan masyarakat di lapis bawah, maknanya bahwa ketika negara sedang tidak hadir atau semakin tidak hadir suatu saat, maka Muhammadiyah tetap hadir. Karena orientasi Muhammadiyah bukan kekuasaan melulu,” tegasnya.
Baca sambungan di halaman 2: Muhammadiyah Harus Jalan Terus
Muhammadiyah Harus Jalan Terus
Busyro pun mengajak seluruh anggota Rakernas untuk memaknai bersama kehadiran Muhammadiyah itu semakin sangat signifikan, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat di sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan saja, tetapi juga sesungguhnya partai politik itu memerlukan Muhammadiyah.
“Ketika partai politik dalam situasi tertentu sangat dibatasi untuk tidak bisa berperan kader-kadernya secara maksimal, Muhammadiyah tetap hadir,” tandasnya.
Busyro mengaku senang serta bergembira bahwa LHKP dalam batas tertentu memberikan langkah-langkah yang proporsional dan rasional, bagaimana agar kader-kader di lintas Parpol bisa berkhidmat di posisi politik, misalnya di DPD dan lain-lain.
“Kader Muhammadiyah (di politik) juga banyak yang memperoleh prestasi dengan cara dan langkah-langkah yang bagus, sehingga menurut saya LHKP perlu menghimpun pemikiran-pemikiran tersebut selama Rakernas ini,” katanya.
Selain itu, menurutnya, yang penting setelah Rakernas ini harus ada program yang lebih konkret, yang proaktif, dan itu nanti bisa memperkuat posisi Muhammadiyah di masing-masing wilayah dalam rangka mempertajam posisinya sebagai salah satu pilar politik.
“Dalam arti politik sebagai pilar nilai-nilai, bukan organisasi politik, yaitu untuk memperkuat peran negara,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, kalau negara sedang mengalami disorientasi seperti sekarang ini, maka Muhammadiyah harus jalan terus.
“Bagaimana agar 4 tahun ke depan LHKP mampu meningkatkan peran-peran yang terkait dengan relasi kenegaraan itu dengan konsep-konsep yang mencerminkan aktualisasi tauhid sosial, sebagaimana keputusan Muktamar Aceh,” pungkasnya. (*)
Penulis Nely Izzatul