PWMU.CO – LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) PWM Jatim mengadakan regional meeting VIII di Blitar, Sabtu (14/10/2023).
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Wali Kota Blitar Ir Tjutjuk Sunario MM, anggota DPR dari PAN Riski Sadig, anggota DPRD Jawa Timur dari PAN Heri Ramadhan, Wakil Ketua PWM Jawa Timur M Khoirul Abduh, dan PDM se eks-Karisidenan Kediri (Kota dan Kab Blitar, Kota dan Kab Kediri, Kab Tulungagung Kab Trenggalek).
Ketua LHKP PWM Jawa Timur M Mirdasy mengatakan, kader-kader Muhammadiyah yang berdiaspora di berbagai partai politik silakan dipilih dan pastikan mereka bisa mengemban amanah perjuangan dan cita-cita Muhammadiyah.
Kegiatan regional meeting ini, sambung dia, bisa melihat LHKP PDM mana yang aktif dan tidak. Ternyata 38 PDM se Jawa Timur sudah membentuk Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Namun ada beberapa hal yang masih berkaitan dengan situasi politik, ada beberapa modifikasi yang perlu dilakukan. Karena itu dengan kegiatan ini, bisa kita jembatani seluruh permasalahan yang ada di LHKP kabupaten maupun kota.
Mirdasy mengatakan, acara ini bagian penting dari LHKP untuk sosialisasi hasil Rakerwil Muhammadiyah Jawa Timur, hasil Rakernas LHKP seluruh Indonesia, maupun Rakor se Jawa di Malang beberapa saat yang lalu.
”Kita bisa sinergi program di sini, bisa menjelaskan kepada LHKP apa saja yang harus dilakukan,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, LHKP akan membentuk tim adhoc untuk pemenangan caleg kader Muhammadiyah. Satu Dapil (Daerah Pemilihan) satu caleg.
”Ini program prioritas LHKP periode ini. Yaitu pemenangan bagi caleg dari kader Muhammadiyah di setiap Daerah Pemilihan,” tandasnya.
Tim adhoc sedang merancang supaya setiap kabupaten kota memiliki anggota dewan. Dengan begitu setiap ranting Muhammadiyah memiliki peran, sehingga ada tim yang bekerja secara khusus pemenangan satu Dapil satu caleg dari manapun partainya.
Ini perlu terus menerus disosialisasikan pada semua partai soal kita mem-back up caleg. Pertama adalah hasil survei. Kedua, bagaimana bisa menghitung peluang kemenangan.
”Gampangnya kita bisa mendata apakah sepuluh rumah samping kanan atau samping kiri kita satu pilihan atau sebaliknya,” ujar putra mantan Ketua PWM Jawa Timur KH Abdurrahim Nur ini.
Soal calon presiden dan wakil presiden, kata dia, warga Muhammadiyah tunduk dan patuh pada keputusan PP Muhammadiyah, kita tidak boleh menyimpang dari situ.
”Diskusi-diskusi PWM Jatim maupun LHKP kecondongan pasti ada dan setiap kecondongan itu pasti menjadi masukan yang penting bagi LHKP dan harus dipahami pilihan-pilihan itu selalu tidak tunggal dan risiko yang harus dihadapi,” tandasnya.
Tentang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang wajib dipilih oleh warga Muhammadiyah Jawa Timur, dia menjelaskan, belum ada rekomendasi. LHKP PWM Jawa Timur akan mengusulkan nama-nama supaya Muhammadiyah tidak kehilangan suara siapa yang harus dipilih, tetapi namanya siapa, sampai hari ini belum diputuskan.
Penulis Dahlansae Editor Sugeng Purwanto
