Ketimpangan Masalah Utama
Anies mengingatkan akan ketimpangan antardaerah yang masih mengancam kesatuan bangsa. Ia mengaitkannya dengan contoh negatif balkanisasi di Yugoslavia.
Ia mengibaratkan ketimpangan seperti proses pengeringan hutan atau rumput, di mana cukup satu puntung rokok jatuh, maka risiko kebakaran besar akan muncul.
“PR (pekerjaan rumah) kita hari ini, jangan pernah kita mengeringkan rumput Indonesia. Jangan pernah kita mengeringkan hutan Indonesia dengan membiarkan ketimpangan itu terus-menerus. Apalagi kalau dimasukkan ketimpangan kota-desa, ketimpangan kota kecil-kota besar, ketimpangan itu luar biasa. Inilah PR terbesar kita,” tandasnya.
Anies kemudian menyoroti tantangan untuk mencapai visi kemakmuran yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa ketimpangan yang masih terjadi antardaerah sangat nyata, dan bahwa pembangunan sejati haruslah tentang kesejahteraan manusia, bukan hanya sebatas infrastruktur fisik.
Dia memberikan contoh dengan indeks pembangunan manusia (IPM) antara Jawa-Sumatera pada tahun 2013 yang mencapai skor 69, sementara di wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku pada tahun 2022 masih memiliki skor yang sama, yaitu 69.
“Jadi, ini ketimpangan jika tidak dikoreksi, ini belum masukkan pertumbuhan ekonomi, nanti bisa tunjukkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, investasi, dan indikator-indikator lainnya, masukkan satu saja, ketimpangannya luar biasa,” terangnya.
Lebih lanjut, Anies menekankan pentingnya menjaga kesatuan Indonesia melalui keadilan, bukan dengan penindasan.
Ia menyoroti perlunya perubahan dalam kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil di berbagai sektor kehidupan. Ia menekankan kebijakan tidak boleh bersifat simetris, melainkan harus memperhatikan variasi kebutuhan setiap wilayah, dari Sumatra hingga Papua.
“Artinya kuenya membesar, tapi potongannya tidak merata. Kita ingin melakukan perubahan, iya, kuenya membesar tapi potongan kuenya harus merata dirasakan oleh semua, dan itu artinya pertumbuhan dan pemerataan. Inilah yang kita ingin kerjakan bersama-sama,” jelasnya.
“Indonesia itu kebutuhannya bervariasi, masukkan unsur bineka di dalam ika-nya kebijakan kita, dengan begitu kita akan menyaksikan sebuah pembagunan yang setara di seluruh wilayah,” imbuh Anies.
Baca sambungan di halaman 3: Kerja Sama Kolaboratif dan Kebebasan Demokrasi
