Kerja Sama Kolaboratif dan Kebebasan Demokrasi
Pernyataan tersebut menyoroti pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menuju kerja sama kolaboratif antara sektor publik dan masyarakat sipil. Anies menekankan peran besar masyarakat sipil, terutama Persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek seperti pendidikan dan kesehatan.
“Contohnya amal usaha Pesyarikatan Muhammadiyah. Amal usaha Persyarikatan ini luar biasa, bagaimana kebijakan kita tentang rumah sakit, tentang swasta dan negeri. Coba lihat. Sudah saatnya disetarakan kebijakan-kebijakan itu semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, prinsip ini yang kemudian diturunkan di semua kebijakan yang insyaallah akan dibuat,” katanya.
Selain itu, Anies menyoroti perlunya menyinkronkan kebijakan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dalam konteks otonomi daerah dan pemilihan tingkat daerah.
Ia mengusulkan adanya panduan yang lebih jelas dari pemerintah pusat untuk mengarahkan seluruh daerah dalam menjalankan berbagai program, memastikan keselarasan dan kinerja yang lebih baik dalam mengalokasikan APBN dan APBD untuk masyarakat Indonesia.
“Boleh diaminkan. Baru kali ini Amin diaminkan,” candanya disambut tepuk tangan hadirin.
Lebih jauh Anies menekankan perlunya mengembalikan integritas dan kebebasan dalam demokrasi serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik dan bernegara.
Anies menyatakan kritik sangat penting dalam pemerintahan karena membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan mencerdaskan masyarakat. Namun, ketika kritik itu dihentikan atau dibungkam, kualitas kebijakan cenderung menurun.
Oleh karena itu, Anies menekankan pentingnya mengembalikan kebebasan dalam berpendapat kepada masyarakat secara umum.
“Bahkan kebebasan pada rakyat secara umum, jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada Undang-Undang ITE yang memprosesnya. Insyaallah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi ke depannya,” pungkasnya.
Ia juga mengaitkan gagasan teknokrasi sebagai salah satu solusi dalam proses pengambilan keputusan politik, menekankan pentingnya pertimbangan teknis sebelum faktor politik atau pasar memengaruhinya. Dalam visinya, stabilitas dan persatuan harus dibangun melalui keadilan, bukan dengan penindasan.
“Komitmen itu harus dijaga dan itu artinya menjaga agar kepentingan-kepentingan non-negara jangan sampai mendominasi keputusan-keputusan yang diatur oleh pemerintah,” tutup Anies. (*)
Penulis Muchammad Jiddan Azhar Editor Mohammad Nurfatoni
