PWMU.CO – Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan perlu tindakan khusus berupa afirmasi perihal ketertinggalan kaum perempuan dalam banyak hal.
Dia menyampaikan hal itu dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa yang diadakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Azhar Basyir MA, Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada Kamis (23/11/2023).
Adalah Prof Alimatul Qibtiyah SAg MSi PhD yang menanyakan, sejauh mana pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud mewujudkan kepemimpinan komitmen 30 persen di semua level termasuk di kabinet untuk isu perempuan termasuk juga kelompok rentan lainnya.
“Suka tidak suka mau tidak mau harus ada tindakan khusus berupa afirmasi, tanpa itu tidak bisa,” ujar Ganjar.
Afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam politik dan pemilu dibuat untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam banyak aspek.
Calon presiden (capres) nomor urut tiga tersebut juga menambahkan fakta bahwa lulusan terbaik saat ini telah didominasi oleh perempuan.
“Itu artinya proses afirmasinya berjalan,” tambahnya.
Dalam ranah kabinet, Ganjar mempertimbangkan zaken kabinet sebagai hal yang paling dasar.
“Apakah dia cukup ahli yang ada di situ? maka kami senang melihat menteri-menteri perempuan hari ini yang memang dia betul-betul seorang expert,” ungkapnya.
Perempuan Muhammadiyah Jadi Menteri?
Sementara itu Mahfud MD menekankan kedudukan laki-laki dan perempuan ialah setara baik dalam hukum maupun pemerintahan.
Ia mengungkap Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang penghilangan diskriminasi terhadap perempuan.
“Saya katakan bahwa kita sudah pernah punya presiden perempuan yaitu Megawati, lalu gubernur perempuan juga ada yang artinya silakan gitu,” ucap Cawapres itu.
Namun nyatanya secara sosiologis perempuan hidup pada kepungan masyarakat yang diskriminatif.
“Nah itu yang harus kita perbaiki, kalau yuridisnya nanti pemerintah bisa buat lebih tegas,” tambahnya.
Mahfud menerangkan banyak partai yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
“Di mana disebutkan di situ 1 dari 3 calon anggota DPR harus perempuan,” ujarnya.
Tetapi tetap ada pula yang memenuhinya walaupun diletakkan di nomor buncit di mana sering kali berakhir tidak terpilih.
Menurutnya hal itu merupakan diskriminasi perempuan yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri.
“Misal ada 10 calon, nomor 1 sampai 5 laki-laki, lalu 6 dan 7 perempuan, 8 sampai 10 laki-laki lagi. Padahal jatah kursi paling banyak 2 sehingga tidak dapat akhirnya,” ungkap Mahfud.
Sebagai penutup Mahfud menegaskan jika dalam kabinet dapat dipastikan perempuan dapat turut andil dengan tetap berpedoman pada zaken kabinet.
Menyingung soal kabinet itu, menjelang akhir acara moderato Prof Abdul Mu’ti pun menyampaikan pertanyaan. “Tadi Profesor Alim menanyakan tentang kabinet perempuan di kepimpinan Bapak kalau ditakdirkan menjadi presiden wakil presiden. Pertanyaannya, apakah ada perempuan dari Muhammadiyah yang akan masuk kabinetnya Pak Ganjar dan Pak?”
Dengan tegas Ganjar menjawab, “Oh pasti! Dengan satu syarat si perempuan itu menjadi Tim Sukses saya hari ini!” (*)
Penulis Bocca Della Verita Editor Mohammad Nurfatoni
