Dilema
Masalah yang jadi dilema, kata Ganjar, “Kira-kira di beberapa tempat sekolah swasta, bisa nggak ya mereka dibayar seusai UMK Pak?”
Untuk menjawab persoalan ini, menurutnya harus ada kajian ulang mengenai bagaimana pemerintah memberikan pengelolaan yang sama terkait anggaran kepada sekolah-sekolah negeri dan swasta. “Kalau sekolah tidak bisa membayar, sebaiknya apa yang dilakukan? Apa sekolahnya ditutup atau dipinjami? Maka kalau kita bicara politik pendidikan secara garis besar, 20 persen dari APBN seharusnya cukup,” ungkapnya.
Maka, menurut Ganjar, mesti konsolidasi ulang agar perlakuan sekolah swasta dengan negeri tidak njeglek(timpang berbeda jauh). Dia juga menceritakan ketika pernah menebus ijazah di sekolah swasta. Kalau ke negeri gini, dia menyampaikan ke kepala sekolah untuk tetap memberikan ijazah meski belum membayar sekolah dan itu dilaksanakan. Tapi di suatu sekolah swasta, dia perlu menebus itu dulu.
Ganjar menuturkan, “Kacamatanya harus berimbang. Kalau ini bisa kita konsolidasi ulang dan betul-betul dikembalikan untuk dunia pendidikan, rasanya itu bisa dibantu Pak.”
Dia juga mengimbau harus dilakukan pengetatan standarisasi agar tidak mengalami perbedaan yang signifikan. “Kecuali di daerah-daerah yang memerlukan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi pun ada tingkatannya. Dibangun sekolah, sekolah satu atap, sekolah virtual ini saya buat semua, kemudian mengoptimalkan gedung dengan sekolah sore,” terangnya.
Sebenarnya, kata Ganjar, akses ini bisa kita berikan sehingga kalau akses pendidikannya sulit, mereka di remote area mendapatkan fasilitas itu.
PTN Versus PTM
Terkait persoalan PTMA, Mahfud MD menyatakan, harus ada budaya kebersamaan pemerintah dalam mengelola perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
“Peningkatan mahasiswa dan peminat PTNBH memang tinggi, saya menjumpai banyak perguruan tinggi swasta banyak yang ditutup karena tidak mendapat mahasiswa,” ungkapnya.
“Untuk itu kita bisa membatasi tugas terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), karena PTNBH terlalu komersial untuk diarahkan sehingga budaya pembangunan menjadi budaya persaingan,” ujar Mahfud.
Mahfud menjelaskan, baik antara PTNBH dengan perguruan tinggi swasta harusnya tidak saling bersaing namun melakukan elaborasi dan kerja sama untuk memajukan Indonesia. (*)
Penulis Fatma Melani Putri Coeditor Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni
