PWMU.CO – Sesi kelas dari Sekolah Kebangsaan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LHKP PDM) Kota Malang kembali digelar di Rumah Baca Cerdas (RBC) kawasan Ruko Permata Jingga, Sabtu (22/7) lalu.
Dr Asep Nurjaman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMM dan Moreno, anggota DPR RI dihadirkan sebagai narasumber. Kedua pemateri ini pun diminta memaparkan mengenai tema: Sistem Politik dan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
(Baca: Sekolah Kebangsaan untuk Cetak Politisi dan Pejabat yang Muhammadiyah)
Asep mengungkapkan persoalan utama di negeri ini adalah sistem politik dan pemerintahan yang masih sangat bergantung pada siapa pelaksananya. Apabila pelaksana dari sistem itu baik, maka sistem pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, sistem pemerintahan tidak akan berjalan baik jika pelaksananya buruk.
”Di Indonesia, sebaik apapun sistem yang dibuat, baik sistem politik maupun sistem pemerintahan, jika perilaku individu dan kelompok masih buruk, maka tidak ada gunanya,” ujarnya.
Asep menegaskan bahwa masih banyak pemimpin baik dan berkualitas di Indonesia. Sayangnya, mereka tidak mampu merebut simpati dari masyarakat. Bahkan, banyak di antara mereka tidak berani menampilkan dirinya. Sebaliknya, banyak pula pemimpin yang tidak bisa ‘dipercaya’ justru jadi karena mampu merebut simpati dengan modal dimilikinya.
(Baca juga: Kader Muhammadiyah Harus Berwawasan Kebangsaan dan Berakhlakul Karimah)
Padahal, lanjut Asep, suksesnya sebuah pemimpin dalam sistem pemerintahan salah satu faktornya adalah adanya trust (kepercayaan) di antara pemimpin dan yang dipimpin. Selain kapasitas, integritas dan kualitas diri seorang pemimpin.
”Jika ingin sukses harus tercipta kepercayaan antara pemimpin (dalam hal ini pemerintah) dengan yang dipimpin atau rakyat. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi rakyatnya,” papar Asep.
Sementar itu, Moreno lebih banyak menyinggung soal pembuatan kebijakan di parlemen. Idealnya, katanya, pembuatan kebijakan harus didasari oleh niatan untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok.
”Kebijakan yang dibuat harus dibentengi jiwa yang baik. Sehingga senantiasa berada dijalur logika dan akal sehat. Jika tidak akan muncul kebijakan sesaat dan pragmatis yang hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok saja,” paparnya.
(Baca ini juga: Pengamat LIPI Siti Zuhro: Politik Taqlid Bukan Kultur Muhammadiyah)
Politisi dari Partai Gerindra ini mengakui ada beberapa peraturan yang dihasilkan telah terkontaminasi oleh kepentingan atau pengaruh dari luar. ”Entah peraturan pemerintah itu hasil pesanan atau memang deal awal saat mereka akan menjadi pemimpin atau penguasa,” tuturnya.
Moreno juga mengakui dirinya sempat digoda. Akan tetapi dirinya bersama partainya tetap berpegang pada idealisme untuk membela kepentingan rakyat.
”Ada yang sempat nawari, tapi tegas saya tolak dengan alasan saya tidak mau menggadaikan idealisme saya demi kepentingan sesaat. Terlebih kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Sekolah Kebangsaan LHKP PDM Kota Malang ini diakhiri dengan kegiatan Fokus Group Discussion.(izzudin/aan)
