PWMU.CO – Membangun satu desa satu puskesmas disampaikan Ganjar Pranowo dalam debat perdana calon presiden (capres) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor pusat KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
Ganjar Pranowo, dalam pemaparan visi, misi, dan program kerjanya, mengungkapkan perjalanannya bersama Mahfud MD dari ujung timur Indonesia hingga barat, bertujuan untuk mendengarkan dan melihat langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Dia menegaskan bahwa harapan rakyat harus menjadi fokus utama dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan seorang pemimpin.
“Saat kami di Merauke, kami menemui kisah Pendeta Leo yang harus menolong ibu melahirkan karena minimnya fasilitas kesehatan. Kami akan bangunkan itu, dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia, bahwa satu desa satu puskesmas atau satu posko dengan satu nakes yang ada,” ucapnya.
Lebih lanjut, capres nomor urut 3 itu menyampaikan kesaksian Mahfud MD yang bertemu dengan para guru di Aceh, termasuk guru agama, yang menyoroti perlunya perhatian pada tenaga pendidik untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. “Tentu kemajuan yang selama ini ada, meski kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satset, dan perhatian itu harus diberikan,” tambahnya.
Dan itulah disana, imbuh Ganjar, kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama, “Insentif kepada mereka kita berikan, agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada.”
Ganjar juga menyuarakan aspirasi yang dia dengar dari Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana anak muda menghadapi kesulitan mendapatkan akses pekerjaan dan internet untuk keperluan belajar. Dia menegaskan perlunya internet gratis bagi siswa agar kesempatan yang sama dapat dinikmati oleh semua.
Perjalanannya juga membawa Ganjar bertemu dengan masyarakat penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana ia menyaksikan perjuangan mereka untuk kesetaraan. “Pemerintah harus memperhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan,” tegasnya.
Ganjar kemudian menggarisbawahi pentingnya menjaga demokrasi, di mana dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh Ibu Sinta dan Melki, ada ketidakadilan dalam menyampaikan pendapat yang harus diakhiri. “Maka yang seperti ini harus usai, dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau good governance terjadi,” ujarnya.
Menyoroti kondisi di Kalimantan, Ganjar menekankan perlunya melibatkan masyarakat suku Dayak dan suku-suku lainnya untuk mendapatkan akses yang sama. Dia menegaskan bahwa semua ini bisa terwujud jika pemerintahan bersih, akomodatif, dan serius dalam memberantas korupsi.
“Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik, kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu,” tutup Ganjar. (*)
Penulis Muchammad Jiddan Azhar Editor Mohammad Nurfatoni
Discussion about this post